INSPEKSI mendadak yang dilakukan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke Pasar Gedebage Kota Bandung pada Senin (28/4) lalu mengungkap praktik pungutan liar retribusi sampah dan premanisme yang menyebabkan para pedagang merasa tidak nyaman.
Pungli terjadi setelah kontrak pengelola dengan pihak ketiga habis sejak Agustus 2024. Namun, hingga April 2025 para pedagang yang berjumlah sekitar 800 pedagang, tetap tetap dipungut retribusi sampah Rp4.000 hingga Rp5.000 per hari.
Dengan terungkapnya pungli retribusi sampah ini tentu membuat pedagang lega dan berharap agar Pemerintah Kota Bandung benar-benar menepati janji untuk membrantas pungli retribusi samah di Pasar gedebage yang merugikan pedagang.
Sepi pembeli
“Kami berharap pemerintah menempati janji dan bukan hanya sebatas wacana ingin memberantas pungli, sekarang kami pedagang menunggu ketegasan dari pemkot mebenratas pungli dan premanisme,” tegas Ujang (37) salah seorang pedagang di Pasar Gedebage.
Hal senada juga diucapkan pedagang lainnya, Titin (41) bahwa dirinya merasa tidak nyaman dan sangat dirugikan dengan adanya pungli restribusi sampah. Apalagi pada saat dangan lagi sepi, tetap saja ia dimintai uang
sampah Rp4 ribu.
“Kalau pasar bersih dari sampah mungkin pedagang tidak merasa keberatan. Tetapi sudahlah dimintai uang, sampah tetap menumpuk. Bahkan setiap hari jumlahnya semakin banyak dan menebar aroma busuk yang tentu membuat pembeli engan masuk pasar,” ungkap Titin.
Proses hukum
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan, dugaan kasus pungli retribusi sampah yang berujung terhadap tumpukan sampah di Pasar Gedebage sedang diproses hukum dan sudah dilaporkan, kini sedang dilakukan penyeledikan oleh aparat kepolisian.
“Sedang diselidiki oleh Polrestabes, saya enggak bisa ngomong apa-apa, sudah masuk proses hukum,” ucap Farhan.
Farhan juga mengungkap kasus pungli yang sama juga terjadi di pasar lain. Namun, dia belum menjelaskan secara rinci terkait besaran pungli yang telah dilakukan di pasar lain itu.
“Di Pasar Ciwastra kasusnya sama, tapi kalau Ciwastra dibawah tanggungjawab Pemkot Bandung. Maka kita tangani langsung, kalau ada pelanggaran sanksi-sanksi secara internal,” beber Farhan.
Menurut Farhan, modus yang dilakukan dalam pungli di Pasar Ciwastra tersebut sama dengan Pasar Gedebage yakni uang retribusi sampah dipungut dari pedagang, sedangkan sampahnya tidak dilakukan pengangkutan, nanti akan ada penegakkan kedisiplinan.
Sudah diatasi
Direktur Utama Perumda Pasar Juara, Pradana Aditya Wicaksana menyatakan, tumpukan sampah di Pasar Gedebage, sudah bisa teratasi dengan dilakukan pembersihan secara besar-besaran selama dua hari, dengan hasil yang
sangat luar biasa.
Jumlah total sampah yang berhasil terangkut selama hari pertama, kurang lebih sudah mencapai 1.032 meter kubik karena seluruh proses pengangkutan dilakukan selama 24 jam nonstop, dengan melibatkan alat berat seperti loader, ekskavator dan dumptruk.
“Kami diberi waktu dua hari untuk membersihkan lebih dari seribu kubik sampah di Pasar Induk Gedebage. Pada hari pertama, 86 rit berhasil diangkut ke TPA Sarimukti, terdiri dari 70 rit oleh DLH Kota Bandung dan 16 rit bantuan provinsi,” ujarnya.
Progam Kang Pisman
Saat ini lanjut Pradana, sampah di Pasar Induk Gedebage sudah tertangani, penanganan intensif berhasil membersihkan tumpukan sampah yang sebelumnya menggunung di kawasan pasar. Ia mengajak seluruh pedagang dan warga sekitar kini untuk tidak membuang sampah sembarangan dan mendukung program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan) yang digagas Pemkot Bandung.
“Kebersihan pasar bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau Perumda Pasar, tapi tugas bersama seluruh elemen masyarakat. Saya menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jabar dan Wali Kota Bandung yang telah hadir langsung dan memberikan solusi konkret atas persoalan yang sempat terjadi,” tandasnya. (Rava/N-01)
