Target Penyaluran KUR di Kalimantan Selatan Rp5,69 Triliun

TARGET penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 sebesar Rp5,69 triliun. Hingga April 2025 serapan KUR di Kalsel mengalami penurunan.

Hal ini terungkap dalam kegiatan Monitoring dan evaluasi penyaluran KUR serta Sosialisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Nasabah KUR Provinsi Kalsel, Selasa (29/4).

“Kita tetap optimis karena itu baru masuk triwulan II. Masih ada waktu agar serapan KUR ini dapat mencapai target,” ungkap Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman.

Menurutnya KUR sangat diperlukan untuk membantu UMKM dan roda perekonomian daerah.Di Kalsel ada sepuluh perbankan yang memiliki layanan KUR ditambah PT Pegadaian.

BRI menjadi bank dengan penyaluran KUR terbesar di Kalsel. Target penyaluran KUR di Kalsel pada 2025 ini sebesar Rp5,69 triliun. Sementara realisasi penyaluran KUR pada 2024 sebesar Rp5,3 triliun.

BACA JUGA  KLH Tutup TPA Basirih, Kota Banjarmasin Darurat Sampah

Namun hinggal April 2025 penyaluran KUR baru Rp1 triliun dengan jumlah debitur 19 ribu debitur atau mengalami penurunan dari periode sama tahun sebelumnya.

Kemudian ditargetkan pula pertumbuhan debitur baru sebanyak 46 ribu debitur dan 22 ribu debitur naik kelas kredit.]

Kepala OJK Kalsel, Agus Mayo mengingatkan kepada perbankan penyalur KUR agar dapat menyalurkan kredit secara optimal dan tepat dengan tetap mempertimbangkan resiko.

“KUR bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan namun harus tepat dan mempertimbangkan resiko,” tegasnya.

Pada bagian lain, Kepala Kanwil Kalimantan BPJS Ketenagakerjaan, Erfan Kurniawan mengatakaan saat ini salah satu syarat untuk mendapatkan KUR khususnya UMKM skala kecil dengan kredit Rp100-Rp500 juta adalah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

BACA JUGA  Tim SAR Bangun Menara Pemancar Repeater

“Ini untuk perlindungan usaha UMKM termasuk UMKM mikro dan super mikro juga dihimbau menjadi peserta,” ujarnya.

Di Kalsel dari 1,4 juta pekerja baru 677 ribu orang atau 46,12 persen yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sedangkan untuk UMKM yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan baru empat persen dan banyak diantaranya tidak taat bayar iuran. (DS/S-01)

Siswantini Suryandari

Related Posts

Bandara Juanda Sabet Penghargaan WISCA 2026

BANDARA Internasional Juanda di Kabupaten Sidoarjo mencatatkan prestasi perdana di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan meraih penghargaan World Safety Organization Indonesia Safety Culture (WISCA) 2026. Bandara di bawah…

Pemprov Jabar Komit Perkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekologi

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan pentingnya kolaborasi Pemprov dengan Bank Indonesia (BI) guna memperkuat pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Hal tersebut diungkapkan Dedi seusai menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan Bank…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Imigrasi Yogyakarta Gagalkan Keberangkatan 3 Calon Haji Nonprosedural

  • May 15, 2026
Imigrasi Yogyakarta Gagalkan Keberangkatan 3 Calon Haji Nonprosedural

Wamen Haji: Jemaah Dibebaskan Pilih Lokasi Potong Dam

  • May 15, 2026
Wamen Haji: Jemaah Dibebaskan Pilih Lokasi Potong Dam

Personel Satsamapta Polres Cianjur Bantu Perempuan yang Hendak Melahirkan

  • May 15, 2026
Personel Satsamapta Polres Cianjur Bantu Perempuan yang Hendak Melahirkan

Dihajar Foolad Sirjan Iranian, Garuda Jaya Jadikan Pelajaran

  • May 14, 2026
Dihajar Foolad Sirjan Iranian, Garuda Jaya Jadikan Pelajaran

Bungkam Nakhonratchasima, Jtekt Stings Aichi Melenggang ke Semifinal AVC

  • May 14, 2026
Bungkam Nakhonratchasima, Jtekt Stings Aichi Melenggang ke Semifinal AVC

Deltras FC Kantongi Lisensi AFC untuk Tiga Tahun Beruntun

  • May 14, 2026
Deltras FC Kantongi Lisensi AFC untuk Tiga Tahun Beruntun