Target Penyaluran KUR di Kalimantan Selatan Rp5,69 Triliun

TARGET penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 sebesar Rp5,69 triliun. Hingga April 2025 serapan KUR di Kalsel mengalami penurunan.

Hal ini terungkap dalam kegiatan Monitoring dan evaluasi penyaluran KUR serta Sosialisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Nasabah KUR Provinsi Kalsel, Selasa (29/4).

“Kita tetap optimis karena itu baru masuk triwulan II. Masih ada waktu agar serapan KUR ini dapat mencapai target,” ungkap Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman.

Menurutnya KUR sangat diperlukan untuk membantu UMKM dan roda perekonomian daerah.Di Kalsel ada sepuluh perbankan yang memiliki layanan KUR ditambah PT Pegadaian.

BRI menjadi bank dengan penyaluran KUR terbesar di Kalsel. Target penyaluran KUR di Kalsel pada 2025 ini sebesar Rp5,69 triliun. Sementara realisasi penyaluran KUR pada 2024 sebesar Rp5,3 triliun.

BACA JUGA  Kloter Pertama Jemaah Calon Haji Kalsel Berangkat ke Tanah Suci

Namun hinggal April 2025 penyaluran KUR baru Rp1 triliun dengan jumlah debitur 19 ribu debitur atau mengalami penurunan dari periode sama tahun sebelumnya.

Kemudian ditargetkan pula pertumbuhan debitur baru sebanyak 46 ribu debitur dan 22 ribu debitur naik kelas kredit.]

Kepala OJK Kalsel, Agus Mayo mengingatkan kepada perbankan penyalur KUR agar dapat menyalurkan kredit secara optimal dan tepat dengan tetap mempertimbangkan resiko.

“KUR bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan namun harus tepat dan mempertimbangkan resiko,” tegasnya.

Pada bagian lain, Kepala Kanwil Kalimantan BPJS Ketenagakerjaan, Erfan Kurniawan mengatakaan saat ini salah satu syarat untuk mendapatkan KUR khususnya UMKM skala kecil dengan kredit Rp100-Rp500 juta adalah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

BACA JUGA  TNI Gelar Cyber Awareness untuk Perkuat Ketahanan Nasional

“Ini untuk perlindungan usaha UMKM termasuk UMKM mikro dan super mikro juga dihimbau menjadi peserta,” ujarnya.

Di Kalsel dari 1,4 juta pekerja baru 677 ribu orang atau 46,12 persen yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sedangkan untuk UMKM yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan baru empat persen dan banyak diantaranya tidak taat bayar iuran. (DS/S-01)

Siswantini Suryandari

Related Posts

Perluas Bisnis Ekonomi Kreatif, FCU Gandeng Dua IP Digital

TEKNOLOGI digital adalah sebuah keniscayaan saat ini. Karena itu, seluruh anak bangsa harus bersatu padu dan bekerja sama memajukan negara ini agar tidak lagi dipandang sebelah mata oleh dunia dan…

Dekranasda Sergai Perkuat Pengembangan Kerajinan Lokal

KETUA Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai),  Rosmaida Darma Wijaya, menyebut daerah mereka sebenarnya memiliki potensi kerajinan lokal yang bisa terus dikembangkan. Namun hal itu harus melalui…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Mahasiswa KKN UNY Sosialisasikan Gerakan Sadar Kesehatan Tulang

  • November 12, 2026
Mahasiswa KKN UNY Sosialisasikan Gerakan Sadar Kesehatan Tulang

Politeknik ATK Yogyakarta Perkuat Kontribusi bagi Industri Nasional

  • November 12, 2026
Politeknik ATK Yogyakarta Perkuat Kontribusi bagi Industri Nasional

Cegah TPPO, Imigrasi Juanda Perkuat Sinergi Lintas Instansi

  • November 12, 2026
Cegah TPPO, Imigrasi Juanda Perkuat Sinergi Lintas Instansi

SMK Negeri 1 Bantul Terima Bantuan Fasilitas Peredam Suara

  • November 12, 2026
SMK Negeri 1 Bantul Terima Bantuan Fasilitas Peredam Suara

Kapolri Suyudi Luncurkan Program Polisi Peduli Pengangguran di Jabar

  • November 12, 2026
Kapolri Suyudi Luncurkan Program Polisi Peduli Pengangguran di Jabar

MPR Lanjuti Surat Pengunduran Diri Wapres Gibran

  • November 12, 2026
MPR Lanjuti Surat Pengunduran Diri Wapres Gibran