IDI Jabar Bakal Keluarkan Sanksi untuk Dokter SpOG MSF

IKATAN Dokter Indonesia (IDI) Jawa Barat mengecam keras tindakan dokter kandungan (SpOG) berinisial MSF di salah satu klinik kesehatan di Kabupaten Garut, Jabar. Pasalnya, MSF diduga melakukan pelecehan seksual kepada pasiennya saat tindakan USG kandungan.

“Tentu kami mengecam aksi oknum dokter itu yang tak sesuai SOP dan melanggar disiplin serta etika profesi. Tindakan MSF tidak mencerminkan profesi dokter. IDI Jabar kini tengah menyiapkan sejumlah sanksi yang bakal diberikan ke bersangkutan jika terbukti melakukan tindakan tercela itu,” tegas Ketua IDI Jabar, Moh Luthfi di Bandung Rabu (16/4).

Menurut Luthfi, sanksi yang akan diberikan jika memang terbukti berupa sanksi disiplin dan etika kepada dokter yang bersangkutan. Selain itu IDI Jabar juga tengah memproses sanksi lainnya berbarengan dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Salah satu sanksi itu bisa berupa pencabutan keanggotaan IDI.

BACA JUGA  Pejabat Harusnya Bahagia Rekreasi di Daerah Masing-masing

Telah ditangkap

Sementara itu Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan, menyebut polisi telah menangkap MF. Pelaku ditangkap Satreskrim Polres Garut pada Selasa (15/4).

“Ada dua orang yang melapor sebagai korban dari perbuatan pelaku dokter kandungan itu,” terang Surawan.

Dalam video yang sempat viral itu, MSF diduga melakukan pelecehan seksual pada pasiennya. Dalam rekaman video, dokter itu sedang mengecek kondisi kandungan pasien menggunakan alat USG di bagian perut. Tetapi, alat USG itu terus beralih ke bagian atas perut dan tangan kiri dokter itu memegang bagian atas perut korban sampai diduga memegang bagian sensitif pasien.

Cabut izin praktek

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi juga turut menyoroti kasus dokter kandungan yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya saat USG di sebuah klinik, di Kabupaten Garut. Ia pun mendorong agar dokter tersebut dicabut izin prakteknya, jika terbukti melakukan pelecehan.

BACA JUGA  DPRD Jabar belum Bahas Anggaran Pendidikan Karakter Pelajar Bermasalah

“Kalau dokter lecehkan pasien, ada kode etiknya, cabut izin dokternya. Cabut izin praktik dokternya, bila perlu perguruan tinggi yang meluluskan dokter itu mencabut gelar dokternya,” tegas Dedi.

Dedi menambahkan, selain pencabutan izin praktek, kasus pelecehan oleh dokter terhadap pasien ini harus dibawa ke ranah hukum agar memberikan efek jera. Karena dokter itu profesi yang ketika dilantik diambil sumpah profesi. Harus ada tindakan tegas dan tidak bertele-tele. (Rava/Yey/N-01)

Dimitry Ramadan

Related Posts

Pemkab Sergai Berkomitmen Gunakan Data dalam Membangun

WAKIL Bupati Sergai Adlin Tambunan menegaskan bahwa pemerintahan yang baik harus bekerja berdasarkan data yang akurat, bukan hanya sekadar asumsi. “Kalau datanya tidak akurat, kebijakannya bisa keliru. Kalau datanya berbeda-beda…

Program MBG 3B Jadi Sasaran Edukasi KB di Kota Bandung 

PEMERINTAH Kota Bandung mendorong penguatan edukasi Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan melalui integrasi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B). Upaya ini dilakukan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Kalog Catat Pengiriman Sepeda Motor Naik 17% hingga Oktober

  • November 13, 2026
Kalog Catat Pengiriman Sepeda Motor Naik 17% hingga Oktober

Pemkab Sergai Berkomitmen Gunakan Data dalam Membangun

  • November 13, 2026
Pemkab Sergai Berkomitmen Gunakan Data dalam Membangun

Program MBG 3B Jadi Sasaran Edukasi KB di Kota Bandung 

  • November 13, 2026
Program MBG 3B Jadi Sasaran Edukasi KB di Kota Bandung 

Imigrasi Juanda Perkuat Kemitraan dengan Insan Pers Lewat Mancing Bersama

  • November 13, 2026
Imigrasi Juanda Perkuat Kemitraan dengan Insan Pers Lewat Mancing Bersama

Carrick Resmi Dipecat, Pochettino Calon Terdepan Duduki Kursi Panas MU

  • November 12, 2026
Carrick Resmi Dipecat, Pochettino Calon Terdepan Duduki Kursi Panas MU

Prabowo Punya Waktu 14 Hari untuk Ajukan Nama Dua Cawapres ke MPR

  • November 12, 2026
Prabowo Punya Waktu 14 Hari untuk Ajukan Nama Dua Cawapres ke MPR