EKONOM Senior Universitas Gadjah Mada Dr Revrisond Baswir menilai program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto merupakan terobosan yang luar biasa seharusnya dimulai sejak dahulu.
“Program makan bergizi itu merupakan satu terobosan yang saya anggap luar biasa. Kenapa? Karena dengan program itu ada ketegasan,” kata Dr Revrisond Baswir, Selasa (4/2).
“Ada ketegasan nomor satu bahwa pembangunan itu hakikatnya adalah pembangunan manusia,” jelasnya.
Menurutnya pembangunan tersebut sudah sepatutnya jangan dipisahkan dari manusia. Selama ini sering kali orang berpikir bahwa pembangunan dan manusia merupakan hal yang tak saling berhubungan.
Padahal pada kenyataannya tidak demikian. Nyatanya, manusia dan pembangunan saling beriringan dan memengaruhi.
Ia menegaskan jika dilihat melalui sudut pandang ekonomi, melalui pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, jelas bahwa pasal 33 itu mengamanatkan kepada bangsa ini untuk melaksanakan demokratisasi ekonomi.
Jadi, rakyat dalam perekonomian Indonesia seharusnya diposisikan sebagai subjek, bukan hanya sebagai objek saja.
Kemudian, secara operasional, posisi rakyat sebagai subjek itu harus diterjemahkan.
Dengan cara rakyat juga memiliki alat-alat produksi dan juga modal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada.
“Jadi di Indonesia ini rakyat itu tidak cukup kalau hanya pekerja,” jelas Revisond.
Revrisond Baswir sebut ada tiga modal rakyat
Pakar Ekonomi Pancasila ini menegaskan bahwa ada tiga modal yang seharusnya dimiliki oleh rakyat, yaitu modal intelektual, institusional, dan modal material.
Kemudian, rangkaian ini sudah seharusnya dipenuhi secara berurutan. Semuanya, dimulai dari modal intelektual terlebih dahulu sebelum beralih ke modal-modal lainnya.
Dan melalui program makan siang bergizi ini lah, menurutnya, modal intelektual tersebut akan terbentuk.
Ia menambahkan bahwa melalui program ini pula, pemerintah dapat lebih memberdayakan masyarakat, terlebih daerah-daerah di luar pusat.
Hal ini dikarenakan secara kenegaraan, Indonesia memiliki kondisi wilayah yang berbeda beda dan tidak bisa disamakan daerah satu dengan yang lainnya.
Revrisond Baswir memaparkan adanya program makan siang gratis bergizi ini, dapat tercipta desentralisasi.
Pemerintah daerah akan mengatur program makanan bergizi ini sesuai dengan kondisi wilayah mereka masing-masing.
Peredaran uang akan berputar dan kembali pada wilayah tersebut dan memeratakan ekonomi masyarakat.
Peluang pemberdayaan warga sekitar pun terbuka lebar, dan dapat dilakukan dengan merekrut masyarakat melalui berbagai cara.
Namun program Makan Bergizi Gratis seharusnya tidak memberatkan rakyat dan tidak membebani APBD untuk berlangsungnya program tersebut.
“Jangan hanya melimpahkan ke daerah, karena (mereka) tidak ada uang, lalu jumlahnya cukup besar, ada juga yang merisaukan, ada batas maksimal tidak untuk alokasinya? ” tuturnya.
Oleh karena itu, Revrisond mengingatkan pemerintah untuk lebih berhemat, jangan boros, dan lebih selektif dalam berbelanja, serta memangkas hal-hal yang sekiranya tidak perlu.
Pemerintah harus berpikir bagaimana caranya untuk meningkatkan pendapatan untuk mencari dana demi keberlangsungan program ini tanpa berutang atau pangkas anggaran.
Program ini, katanya sejatinya bukan belas kasih pemerintah, melainkan bentuk dari hak asasi rakyat yang seharusnya pemerintah penuhi.
Ia berharap, rakyat akan lebih sadar akan perannya, dan turut andil dengan terus bersuara dan memberikan gagasan mereka. (AGT/S-01)
