Nusron Wahid Benarkan Ada 263 Sertifikat di Pagar Laut

MENTERI ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan adanya sertifikat di pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Bentuknya  sertifikat hak guna bangunan (SHGB).

Pernyataan Nusron Wahid dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (20/1) terkait adanya sertifikat pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang.

Nusron Wahid mengacu dari aplikasi Bhumi yang bisa diakses oleh masyarakat, dilaporkan adanya sertifikat berseliweran di pagar laut.

“Ada 263 SHGB terdiri dari 234 bidang milik PT Intan Agung Makmur, 20 bidang  milik PT Cahaya Inti Sentosa dan atas nama perseorangan 9 bidang. Dan ada juga atas nama hak milik 17 bidang,” kata Nusron Wahid.

Menurutnya informasi yang beredar di media sosial tersebut adalah benar.

BACA JUGA  Nusron Tegaskan PSN PIK 2 hanya 1.705 Ha di Kawasan Hutan

“Sertifikat tersebut benar, lokasinya benar di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang,” ungkapnya.

Kementerian ATR/BPN akan mengecek lebih lanjut bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) mengenai keberadaan bidang-bidang tersebut.

“Apakah lokasinya berada di garis pantai atau di luar garis pantai,” terangnya.

Bila di garis pantai, apakah dahulunya adalah tambak atau diperuntukan untuk apa.

Apabila dari hasil pengecekan dengan BIG ternyata di luar garis pantai, maka akan dievaluasi. Sebab di luar garis pantai adalah laut maka harus ditinjau ulang dan dievaluasi.

Dari hasil penyelidikan, sertifikat yang dikeluarkan tahun 2023.

Apabila sertifikat belum berumur lima tahun dan terbukti cacat dan tidak prosedural serta melanggar hukum bisa ditinjau ulang.

BACA JUGA  KKP Sebut Ada Unsur Pelanggaran Pagar Laut di Bekasi

“Sertifikat itu bisa dibatalkan tanpa perintah pengadilan,” ujarnya.

Sertifikat di pagar laut akan diselidiki

Ia menegaskan terhadap pihak-pihak yang terbitkan sertifkat-sertifikat tersebut terbukti di luar garis pantai, tidak sesuai prosedur akan ditindak sesuai hukum undang-undang berlaku.

Siapa saja pihak-pihak yang terlibat? Dimulai dari juru ukur yang dilakukan oleh pihak swasta.

Perusahaan jasa ukur ini bila tidak sesuai prosedur bisa diblacklist bahkan dicabut perizinannya.

Kemudian kepala seksi pendaftaran juga akan dimintai keterangan.

Kepala Kantor Pertanahan di Tangerang juga akan dipanggil untuk dikaitkan apakah yang bersangkutan terlibat atau tidak.

Nusron Wahid menegaskan pihaknya akan menuntaskan masalah ini. Pagar laut yang muncul di Kabupaten Tangerang telah menimbulkan kegaduhan.

BACA JUGA  Bareskrim Polri Geledah Rumah Kepala Desa Kohod

Tidak ada pihak yang mengaku bertanggngjawab memasang pagar laut sepanjang 30 km. Pagar laut akhirnya dirobohkan oleh TNI AL sepanjang 2 km pada Sabtu (18/1)/(*/S-01)

Siswantini Suryandari

Related Posts

KAI Logistik Perkuat Keamanan Angkutan B3 Lewat Kereta Api

KAI Logistik terus mengoptimalkan aspek keamanan dan keselamatan dalam pengangkutan komoditas khusus, termasuk Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Layanan ini menjadi alternatif distribusi B3 yang terstandar dan dikelola ketat sesuai…

Jamkrindo Catat Penjaminan Rp35,8 Triliun di Jateng-DIY di 2025

PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) mencatat volume penjaminan sebesar Rp35,8 triliun di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sepanjang 2025. Dari total tersebut, sebanyak 577.454 pelaku usaha mikro,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

KAI Logistik Perkuat Keamanan Angkutan B3 Lewat Kereta Api

  • February 12, 2026
KAI Logistik Perkuat Keamanan Angkutan B3 Lewat Kereta Api

Jamkrindo Catat Penjaminan Rp35,8 Triliun di Jateng-DIY di 2025

  • February 12, 2026
Jamkrindo Catat Penjaminan Rp35,8 Triliun di Jateng-DIY di 2025

Teras Cihampelas Ditata, Pemkot Gandeng Kejari dan KPK

  • February 12, 2026
Teras Cihampelas Ditata, Pemkot Gandeng Kejari dan KPK

Farhan: Warga Kota Bandung Terdampak PBI Tetap Bisa Berobat

  • February 12, 2026
Farhan: Warga Kota Bandung Terdampak PBI Tetap Bisa Berobat

PBI-JK Tak Dihapus, Kemensos Lakukan Validasi Data

  • February 12, 2026
PBI-JK Tak Dihapus, Kemensos Lakukan Validasi Data

Peneliti UGM Skrining Risiko Asma di Sekolah-Sekolah Yogyakarta

  • February 12, 2026
Peneliti UGM Skrining Risiko Asma di Sekolah-Sekolah Yogyakarta