INDONESIA resmi menjadi bagian dari Forum Ekonomi yang beranggotakan Brazil, Rusia, India, China dan South Africa atau BRICS. Keanggotaan penuh Indonesia itu diumumkan pemerintah Brasil sebagai ketua organisasi BRICS, Senin (06/01), waktu setempat.
Brasil menilai keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS merupakan langkah strategis yang penuh potensi. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan keanggotaan ini guna memperkuat posisi ekonominya hingga memainkan peran lebih besar di kancah global.
Masuknya keanggotaan RI di BRICS sejatinya juga membuka peluang untuk memperkuat posisi diplomatik Indonesia di panggung global. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, kelompok ini telah menjadi forum penting dalam membahas isu-isu strategis seperti reformasi sistem pembayaran yang adil, ujung tombak dedolarisasi, reformasi tata kelola global, termasuk di lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.
Salah satu alasan masuknya Indonesia dalam BRICS tidak lepas dari upaya untuk menaikkan posisi tawar kepada dunia barat. Hal ini sebagai upaya Indonesia menaikkan posisi bargaining dengan posisi negara barat.
Antisipasi kebijakan Trump
Masuknya Indonesia dalam BRICS juga sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak domestik dari dari kebijakan Presiden Donald Trump nantinya. Sebab pengalaman selama ini tidak bisa diprediksi komitmen-komitmen internasional yang akan dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat tersebut.
Dunia barat di bawah bayang-bayang Amerika Serikat penuh ketidakpastian lagi dari sisi konteks global apalagi dibawah periode kedua kepemimpinan Donald Trump.
Memang betul kekuatan BRICS menjadi alternatif forum ekonomi global masih menjdi tanda tanya. Sebab meskipun BRICS memiliki dua badan keuangan, yakni New Development Bank (NDB) dan Contingent Reserve Arrangement (CRA) yang diakui memang sedikit banyak akan bisa memberikan kontribusi dari sisi ekonomi, namun apakah dua badan keuangan mampu menggantikan peran IMF atau World Bank.
Buang dolar
Masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu digali lebih dalam karena 80% negara di dunia masih menggunakan mata uang dollar dan apakah BRICS bisa menjadi alternatif?
Selain memperkuat Diplomasi Hubungan Internasional dengan bergabung di BRICS, pemerintahan Prabowo Subianto juga perlu memikirkan potensi dan dampak dari kebijakan BRICS terkait perubahan-perubahan di tingkat domestik.
Memang tidak ada persyaratan yang dipenuhi dengan anggota lain di BRICS. Namun proses aksesi Indonesia di OECD dan proses reformasi ekonomi di tingkat domestik perlu juga dipikirkan.
Komitmen Indonesia masuk dalam anggota OECD saat ini tengah berupaya memperbaiki tata kelola pemerintahan agar memenuhi standar. Bahkan dari sisi pembangunan ekonomi dan pengelolaan lingkungan juga disesuaikan dengan standar global. (AGT/N-01)
(Prof. Dr. Poppy Sulistyaning Winanti, Pakar Hubungan Internasional dari Fisipol UGM)
