Indonesia Gabung BRICS Perkuat Posisi Diplomatik

INDONESIA telah menjadi anggota Forum Ekonomi BRICS  beranggotakan Brazil, Rusia, India, China dan South Africa  sejak 6 Januari 2025.

Pakar Hubungan Internasional dari Fisipol UGM, Prof. Dr. Poppy Sulistyaning Winanti menilai masuknya Indonesia di BRICS  untuk perkuat posisi diplomatik Indonesia di panggung global.

Salah satu alasan masuknya Indonesia dalam BRICS diakui Poppy tidak lepas dari upaya untuk menaikkan posisi tawar kepada dunia barat.

“Saya kira ini sebagai upaya Indonesia menaikkan posisi bargaining dengan posisi negara barat,” kata Poppy dalam keterangan kepada wartawan, Sabtu (11/1).

Menurut dia, masuknya Indonesia dalam BRICS juga sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak domestik dari dari kebijakan Presiden Donald Trump nantinya.

BACA JUGA  Indonesia Peringkat Kedua Negara Paling Rawan Bencana

Sebab pengalaman selama ini tidak bisa diprediksi komitmen-komitmen internasional yang akan dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat tersebut.

“Dunia barat di bawah bayang-bayang Amerika Serikat penuh ketidakpastian lagi dari sisi konteks global apalagi dibawah periode kedua kepemimpinan Donald Trump,” katanya.

Perkuat Posisi Diplomatik

Namun Poppy masih mempertanyakan kekuatan BRICS menjadi alternatif forum ekonomi global.

Meskipun forum ekonomi ini memiliki dua badan keuangan, yakni New Development Bank dan Contingent Reserve Arrangement  diakui bisa memberikan kontribusi dari sisi ekonomi.

Poppy menilai masih menyangsikan apakah dua badan keuangan mampu menggantikan peran IMF atau World Bank.

”Masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu digali lebih dalam karena 80% negara di dunia masih menggunakan mata uang dollar. Apakah BRICS bisa menjadi alternatif,” ungkapnya.

BACA JUGA  Indonesia Terancam Tarif Tinggi AS, Nikel Jadi Senjata Tawar

Poppy menambahkan pemerintahan Prabowo Subianto juga perlu memikirkan potensi dan dampak dari kebijakan forum ini terkait perubahan-perubahan di tingkat domestik.

Memang tidak ada persyaratan yang dipenuhi dengan anggota lain di BRICS.

“Namun proses aksesi Indonesia di OECD dan proses reformasi ekonomi di tingkat domestik perlu juga dipikirkan,” katanya. (AGT/S-01)

Siswantini Suryandari

Related Posts

KPK: Pemeriksaan Cukai PT Djarum Murni Kasus Hukum

KOMISI  Pemberantasan Korupsi (KPK) menepis isu politik dan ekonomi di balik penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan terkait cukai PT Djarum. Penegasan itu…

Pemerintah Perlu Tetapkan Tujuan Cukai Minuman Berpemanis di Kemasan

PEMERINTAH kembali menunda penerapan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK). Di tengah penundaan penerapan regulasi itu pemerintah perlu mengeluarkan penetapan tujuan yang jelas mengapa kebijakan fiskan ini perlu diterapkan, baik…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Pasca-Penggeledahan, Taj Yasin Beri Pendampingan Psikologis para Santri

  • October 30, 2026
Pasca-Penggeledahan, Taj Yasin Beri Pendampingan Psikologis para Santri

Masyarakat Diminta Jaga Kamtib Jelang Konser Andrea Bocelli di Borobudur

  • October 30, 2026
Masyarakat Diminta Jaga Kamtib Jelang Konser Andrea Bocelli di Borobudur

KPK Izinkan Pemda DIY Manfaatkan lagi Stadion Mandala Krida

  • October 30, 2026
KPK Izinkan Pemda DIY Manfaatkan lagi Stadion Mandala Krida

Pengiriman Hewan Peliharaan Lewat Kalog Naik 19%

  • October 30, 2026
Pengiriman Hewan Peliharaan Lewat Kalog Naik 19%

KPK: Pemeriksaan Cukai PT Djarum Murni Kasus Hukum

  • October 30, 2026
KPK: Pemeriksaan Cukai PT Djarum Murni Kasus Hukum

Pemerintah Perlu Tetapkan Tujuan Cukai Minuman Berpemanis di Kemasan

  • October 30, 2026
Pemerintah Perlu Tetapkan Tujuan Cukai Minuman Berpemanis di Kemasan