BPBD Kulonprogo Ajukan Perpanjangan Darurat Kekeringan

BADAN  Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulonprogo mengajukan usulan perpanjangan masa tanggap darurat kekeringan.

Penyebabnya permintaan dropping air bersih di beberapa wilayah Kabupaten Kulonprogo masih tinggi kendati sudah diguyur hujan.

“Perpanjangan ini berlaku dari tanggal 1 Oktober hingga 31 Oktober 2024 atau perpanjangan selama satu bulan,” kata Kepala BPBD Kabupaten Kulonprogo Taufik Prihadi di Wates, Kulonorogo, Rabu (9/10)

Menurut Taufik usulan itu sudah disampaikan ke Pjs Bupati Kulonprogo Srie Nurkatsiwi dan menunggu mendapat persetujuan.

Pjs Bupati Kulonorogo itu masih mendalami dan mempelajari usulan tersebut. “Kalau masih dibutuhkan, tentu akan segera saya perpanjang,” katanya.

Dia menjelaskan usulan tersebut sudah dilandasi dengan evaluasi terkini terkait kondisi di wilayah Kabupaten Kulonprogo.

BACA JUGA  Kekeringan di California Semakin Parah Sejak 2021

“Dan fakta masih adanya permintaan dropping air bersih dari masyarakat,” kata Taufik.

Permintaan dropping tersebar di beberapa titik di tujuh kecamatan (kapanewon) dari 12 kapanewon yang ada di Kulonprogo. Dengan warga yang terdampak sebanyak 4.084 jiwa atau 1.209 KK.

Ketujuh kapanewon atau kecamatan yang masih memerlukan dropping air bersih antara lain Samigaluh, Girimulyo, Kalibawang, Nanggulan, Kokap, Panjatan dan Pengasih.

Terutama berada di kawasan perbukitan Menoreh.

Hingga saat ini BPBD Kabupaten Kulonprogo sudah menyalurkan sekurangnya 262 tangki air bersih yang tiap-tiap tangki berisi 5.000 liter.

Dengan perpanjangan masa tanggap darurat kekeringan, BPBD akan mudah mengakses pos Belanja Tidak Terduga di APBD untuk bencana kekeringan.

BACA JUGA  BMKG: Kekeringan Dominasi Wilayah Indonesia Mulai Juni

Menurut Taufik pencairannya dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. (AGT/S-01)

Siswantini Suryandari

Related Posts

Sidak Dapur SPPG, Wabup Sidoarjo Temukan IPAL belum Standar

WAKIL Bupati Sidoarjo Mimik Idayana mendapati Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Kepuh Kemiri Kecamatan Tulangan, Sidoarjo belum memenuhi standar. Hal tersebut diketahui…

Serahkan LKPD, Khofifah Ajak Kepala Daerah Tindak Lanjuti Temuan BPK

GUBERNUR Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada BPK RI Perwakilan Jawa Timur bersama 36 kabupaten/kota se-Jatim, Senin (30/3). Sebelumnya, Kota Surabaya…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Kemampuan Literasi Matematika Alami Penurunan

  • March 31, 2026
Kemampuan Literasi Matematika Alami Penurunan

Sidak Dapur SPPG, Wabup Sidoarjo Temukan IPAL belum Standar

  • March 31, 2026
Sidak Dapur SPPG, Wabup Sidoarjo Temukan IPAL belum Standar

Serahkan LKPD, Khofifah Ajak Kepala Daerah Tindak Lanjuti Temuan BPK

  • March 31, 2026
Serahkan LKPD, Khofifah Ajak Kepala Daerah Tindak Lanjuti Temuan BPK

Wabup Mimik Dorong Pemanfaatan Lahan Tidur Jadi Agrowisata

  • March 31, 2026
Wabup Mimik Dorong Pemanfaatan Lahan Tidur Jadi Agrowisata

UPI Duduki Peringkat Pertama Peminat Terbanyak Hasil SNBP

  • March 31, 2026
UPI Duduki Peringkat Pertama Peminat Terbanyak Hasil SNBP

Dinkes Kota Bandung Ajak Warga Lengkapi Imunisasi Campak

  • March 31, 2026
Dinkes Kota Bandung Ajak Warga Lengkapi Imunisasi Campak