RENCANA pemerintah yang akan mengubah skema subsidi energi dari yang sebelumnya berbasis komoditas menjadi berbasis individu dinilai sebagai langkah yang tepat untuk memperbaiki ketepatan sasaran subsidi. Namun, pelaksanaannya perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi, terutama kelas menengah.
Reformasi subsidi energi merupakan agenda penting yang selama ini tertunda akibat persoalan salah sasaran penerima manfaat. Secara prinsip, langkah ini sudah sangat tepat dan krusial. Isu mistargeting atau subsidi yang salah sasaran merupakan masalah klasik yang menahun. Namun, secara kontekstual, eksekusinya saat ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati.
Pemerintah perlu memberi perhatian khusus terhadap kelompok kelas menengah yang saat ini mengalami tekanan ekonomi. Kelompok ini sering kali tidak masuk dalam kategori penerima bantuan sosial, tetapi juga tidak memiliki daya tahan ekonomi yang cukup kuat ketika terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok maupun energi.
Wilayah abu-abu
Kelompok ini berada di area abu-abu. Mereka tidak cukup miskin untuk masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai penerima subsidi berbasis individu, tetapi juga tidak cukup kaya untuk menahan guncangan ekonomi akibat kenaikan harga energi. Jika tidak diantisipasi, kebijakan ini justru berisiko melempar kelas menengah ke jurang kemiskinan baru.
Reformasi subsidi energi menjadi semakin mendesak karena ruang fiskal pemerintah terus mengalami tekanan. Anggaran subsidi energi yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun membatasi kemampuan negara untuk membiayai berbagai program pembangunan lainnya.
Urgensinya sangat tinggi karena ruang fiskal kita semakin sempit. Memangkas subsidi energi memang menjadi salah satu jalan pintas yang paling rasional untuk menekan pengeluaran.
Evaluasi program
Upaya efisiensi tidak hanya dilakukan pada sektor yang langsung menyentuh masyarakat. Pemerintah juga perlu mengevaluasi berbagai program baru yang membutuhkan anggaran besar agar tercipta prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan negara.
Jangan sampai pemerintah melakukan efisiensi ketat pada energi masyarakat, tetapi di sisi lain longgar pada program-program baru yang efektivitas dan tata kelolanya belum teruji sepenuhnya di lapangan.
Keberhasilan subsidi berbasis individu sangat bergantung pada kualitas data penerima manfaat. Karena itu, pemerintah perlu mengembangkan sistem pendataan yang lebih dinamis dan terintegrasi. Pemutakhiran data secara berkala melalui survei lapangan, penguatan mekanisme pendaftaran mandiri (self-targeting), serta integrasi berbagai basis data pemerintah.
Data tunggal
Akurasi data adalah jantung dari kesuksesan subsidi berbasis individu. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan satu sumber data statis.
Selain memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, pemerintah juga perlu melakukan cross-validation dengan data perpajakan, konsumsi listrik, hingga data perilaku konsumsi energi dari platform digital seperti MyPertamina dan PLN Mobile.
Secara teoritis penghematan dari reformasi subsidi dapat dialihkan ke sektor produktif seperti infrastruktur, penguatan UMKM, maupun investasi teknologi. Namun, dalam kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian saat ini, prioritas utama seharusnya adalah memperkuat perlindungan sosial.
Penghematan anggaran saat ini harus diprioritaskan untuk membangun jaring pengaman sosial yang lebih tebal. Menjaga daya beli masyarakat dan menstabilkan konsumsi domestik jauh lebih mendesak dalam jangka pendek demi menahan hantaman krisis global.
Tekan daya beli masyarakat
Ketegangan geopolitik dunia, gangguan rantai pasok, dan perlambatan ekonomi global, ujarnya membuat pemerintah perlu menyiapkan bantalan sosial yang kuat sebelum mengalihkan anggaran ke sektor-sektor produktif lainnya.
Reformasi subsidi energi akan menimbulkan dampak berbeda dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, pengurangan subsidi berpotensi meningkatkan inflasi akibat kenaikan biaya transportasi dan produksi. Kondisi tersebut dapat menekan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Pengalihan subsidi pasti akan memicu guncangan. Inflasi akan merangkak naik akibat peningkatan biaya transportasi dan produksi. Daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, akan terkoreksi.
Namun dalam jangka panjang menurut Wisnu reformasi subsidi dapat menciptakan struktur fiskal yang lebih sehat dan berkelanjutan. Selain memperkuat ketahanan APBN terhadap guncangan eksternal, kebijakan ini juga dapat mendorong percepatan transisi menuju energi yang lebih bersih.
APBN sehat
Jika ruang fiskal yang dihemat dialokasikan secara tepat, APBN kita akan menjadi jauh lebih sehat dan berkelanjutan. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk menggunakan energi yang lebih efisien dan bersih juga akan meningkat.
Di tengah ketidakpastian harga minyak dunia dan konflik geopolitik global, Indonesia perlu mengurangi ketergantungan terhadap subsidi energi. Namun prosesnya harus dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan gejolak sosial maupun ekonomi.
Kita tidak bisa melakukan pemotongan secara radikal atau mencabut karpet seketika, karena shock yang dihasilkan bisa memicu ketidakstabilan sosial-ekonomi.
Perkuat komunikasi publik
Berbagai studi internasional yang menunjukkan bahwa reformasi subsidi yang dilakukan secara bertahap menghasilkan dampak sosial yang lebih ringan dibandingkan penyesuaian harga secara mendadak.
Pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik agar masyarakat memahami tujuan kebijakan tersebut. Reformasi fiskal yang sukses membutuhkan legitimasi moral. Legitimasi itu baru hadir jika pemerintah bersedia melakukan efisiensi ke dalam, sebelum membatasi ruang gerak ekonomi rakyatnya.
Melalui reformasi yang terukur, transparan, dan berbasis data yang akurat, subsidi energi berbasis individu diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan tanpa mengorbankan kelompok masyarakat yang rentan terhadap tekanan ekonomi. (AGT/M-01)
