INDONESIA Memanggil Lima Tujuh (IM 57+) yang merupakan organisasi gerakan anti korupsi yang didirikan oleh para eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipecat mantan Ketua KPK Firli Bahuri lantaran tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terus bergerak melawan korupsi penguasa.

Terkini, perjuangan para mantan investigator dan penyidik KPK itu dengan menghimpun masyarakat sipil dari seluruh pelosok nusantara untuk bersatu dan berkolaborasi melakukan kerja-kerja advokasi publik melawan korupsi.

Masyarakat sipil dengan beragam profesi seperti jurnalis, akdemisi, dan NGO dari seluruh Indonesia itu dipilih mengikuti pendidikan dan pelatihan Anti Corruption Academy (ACA) batch 2 pada 7-12 Juli 2024 di Jakarta.

Bahkan di antara mereka terdapat Hakim Adhoc Tipikor, Mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), hingga Sekretaris Desa (Sekdes). Selain dari mantan pimpinan, penyidik KPK, dan ilmuwan anti korupsi, para pemateri yang dilibatkan juga berasal empat benua seperti agen FBI dari Amerika Serikat David Eaton, Professor A.J. Brown dan Dr Jacqueline Baker dari Australia, Professor Elizabeth David-Barret dari Inggris, dan Tan Sri Haji Abu Kassim bin Mohamed, Dato Seri Mustafar, dan Puan Latheefa dari Malaysia.

“IM 57 bukan lembaga pendidikan. Ini baru awal perjuangan untuk gerakan bersatu dan berkolaborasi dengan seluruh komponen masyarakan sipil dalam melawan korupsi,” kata Ketua IM 57 Praswad Nugraha, Senin (15/7).

Ia mengatakan, ACA batch 2 merupakan kelanjutan dari gelombang pertama yang telah dilaksanakan pada tahun lalu. Bedanya, pada tahun ini ada sebanyak 32 peserta dan lebih beragam profesinya.

Peserta IM 57 berasal dari seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Selain itu, para peserta pelatihan khusus pada tahun ini mempunyai waktu lebih lama dan pemateri yang langkap yaitu para pejuang anti korupsi dari empat benua.

Para peserta dilatih tentang pemahaman terhadap korupsi secara nasional dan global hingga teknik-teknik khusus investigas, penyelidikan, penyidikan, dan membuat laporan korupsi.

“Ini adalah hasil evaluasi dan penyempurnaan kita setelah gelombang pertama. Kedepannya, akan ada ACA batch 3, 4, dan seterusnya,” ungkap Praswad.

Ia menjelaskan, kondisi korupsi di negara Indonesia saat ini kian mengkhawatirkan. Terdapat krisis terhadap korupsi politik yang terus menjalar ke seluruh daerah di Indonesia. Dimana hal itu bermula dari operasi penghancuran KPK secara sistematis dari luar dan dalam. Dan korupsi yang kian menggurita bersama oligarki.

“Gerakan perjuangan anti korupsi harus semakin dikuatkan untuk melawan korupsi di Indonesia. Ini yang kami buat bukanlah apa-apa dibandingkan apa yang telah diberikan Negara bagi kami selama kami di KPK,” ungkapnya.

Fenomena unik

Mantan Ketua KPK Abraham Samad mengatakan terjadi fenomena yang mengerikan di Indonesia, di mana para koruptor yang telah dibebaskan disambut dengan pawai meriah bak pahlawan. Hal itu terjadi hampir setiap daerah di Indonesia. Alih-alih dikucilkan atau mendapatkan hukuman sosial, para koruptor justru disanjung dan dimuliakan di Indonesia.

“Apa yang terjadi dengan masyarakat kita? Koruptor semakin dipuja bak pahlawan karena faktor status sosial. Seharusnya mantan koruptor mendapatkan hukuman yang berat di tengah masyarakat kita,” jelasnya.

Sementara mantan Deputi Koordinasi Supervisi KPK Herry Mulyanto mengakui ada kekurangan KPK untuk pencegahan korupsi. Karena itu korupsi terus saja berulang-ulang terjadi. Seperti kasus Gubernur Riau yang secara beruntun menjadi hat-trick ditangkap karena kasus korupsi. Ketiganya Saleh Djasit, Rusli Zainal, dan Annas Maamun.

“Kasus Gubernur Riau itu contoh kita kurang dalam pencegahan,” ujar Herry yang merupakan pejabat tertinggi KPK yang dipecat Firli Bahuri karena tidak lolos tes TWK.

Dapat pemahaman

Sementara itu, para peserta ACA batch 2 mengaku banyak mendapatkan pemahaman dan inspiradi terkait persoalan korupsi politik di Indonesia.

Ellias Ence Thesia dari Univeristas Cendrawasih Papua mengatakan bisa mengerti kenapa seorang Gubernur Papua Lukas Enembe yang dicintai rakyatnya bisa terjerat kasus korupsi. Pada mulanya, Ellias menduga hal itu terkait konspirasi politik dan sumber daya alam (SDA) di Papua.

Hal senada juga diutarakan mantan Wakil Ketua LPSK Livia Istania. Ia mengaku tidak bisa tidur lantaran ada saksi kasus korupsi yang pernah ditangani LPSK mundur karena adanya ancaman.

“Jadi saya semakin penasaran ya. Ini kenapa sebenarnya di masalah korupsi ini? Kok bisa seperti itu? Nah di sini saya dapat memahaminya bahwa korupsi harus dilawan bersama-sama,” imbuh Livia. (Rud/N-01)