Presiden Perlu Pertimbangkan Representasi Sipil untuk Posisi Menko Polhukam

PRESIDEN Prabowo Subianto, dalam setahun terakhir ini telah melakukan penggantian menteri setidaknya dua kali.

Penggantian pertama, Profesor Satryo Soemantri Brodjonegoro dilengserkan dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan diganti oleh Brian Yuliarto pada Februari 2025 lalu. Kemudian reshuffle kedua, Presiden mengganti lima menterinya.

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, Dr. Mada Sukmajati, mengatakan bahwa reshuffle ini dapat membantu meredakan situasi saat ini di Indonesia. Namun, menurutnya hal ini belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan jangka panjang.

“Saya rasa reshuffle kabinet ini masih belum terlalu matang dan kemungkinan akan bisa terjadi reshuffle lagi kalau terdapat perkembangan situasi,” jelasnya, Rabu (17/9).

BACA JUGA  Dua Mobil Semar UGM Ikut  Shell Eco-Marathon di Qatar

Tekan rumor

Reshuffle ini, lanjutnya dilatarbelakangi oleh oleh dua problem dasar dari situasi di waktu belakangan ini, yaitu kondisi ekonomi dan kondisi politik. Melalui pergantian dari Menteri Keuangan ini, Mada menilai ini merupakan strategi dari Presiden Prabowo untuk mengatasi akar persoalan kondisi ekonomi.

Sementara dari sisi kondisi politik, Mada memproyeksikan reshuffle ini merupakan respons cepat dari Prabowo untuk menangani beberapa rumor yang beredar di publik, seperti dinamika di partai politik, rumor tentang kebobolan intelijen negara, atau isu terkait kualitas lembaga Polri atau TNI.

Isu ini dikaitkannya dengan pergantian Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

“Jadi mungkin salah satu kriterianya adalah bahwa tidak cukup responsif jika Pak Prabowo memilih Menko Polkam yang definitif nanti dari tentara atau Polri. Ini kaitannya dengan kekhawatiran politik tentang adanya situasi darurat militer atau supremasi sipil yang kemudian dikorbankan dan seterusnya,” jelasnya.

BACA JUGA  Lantik 120 Dokter Baru, Dekan FK UGM Sandarkan Harapan

Dinamika kekuasaan

Untuk menanggapi respons soal posisi Menko Polkam tersebut, Mada menegaskan pemilihan figur posisi tersebut Presiden perlu mempertimbangkan merepresentasikan kelompok sipil dan bisa merespons isu-isu keamanan.

Tak hanya sebagai bentuk respons cepat, Mada memproyeksikan pergantian menteri ini memiliki kaitan dengan dinamika kekuasaan. “Tapi saya kira ini juga akan bertambah pada ke dinamika kekuasaan para elite,” jelasnya. (AGT/N-01)

Dimitry Ramadan

Related Posts

Peringati Hari Bakti ke-79, TNI AU Tambah Alutsista

KEPALA Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M Tonny Harjono memimpin upacara Hari Bakti ke-79 yang digelar secara sederhana namun khidmat di Lapangan Dirgantara Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta, Rabu. Dalam…

Wabup Sleman Buka Pra-Temu Nasional ke XV BEM Nusantara 2026

WAKIL Bupati Sleman, Danang Maharsa, secara resmi membuka pra-Temu Nasional XV Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara 2026 pada Senin (27/7), di Convention Hall UIN Sunan Kalijaga. Pembukaan ditandai dengan pemukulan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Redam Persib, Persebaya Juara Baru Piala Presiden

  • August 7, 2026
Redam Persib, Persebaya Juara Baru Piala Presiden

STY Puas Persija Rebut Posisi Ketiga Piala Presiden

  • August 6, 2026
STY Puas Persija Rebut Posisi Ketiga Piala Presiden

Kepala SPPG Jayapura Resmi Dicopot usai Insiden Keracunan Menu MBG

  • August 6, 2026
Kepala SPPG Jayapura Resmi Dicopot usai Insiden Keracunan Menu MBG

Menkes Minta para Nakes Lebih Punya Rasa Empati pada Pasien

  • August 6, 2026
Menkes Minta para Nakes Lebih Punya Rasa Empati pada Pasien

Polda DIY Sita Lebih dari 13 Ribu Botol Miras Ilegal dan Oplosan

  • August 6, 2026
Polda DIY Sita Lebih dari 13 Ribu Botol Miras Ilegal dan Oplosan

Dukung Eliminasi TB, Biddokkes Polda Jateng Gelar Skrining TB Paru Gratis

  • August 6, 2026
Dukung Eliminasi TB, Biddokkes Polda Jateng Gelar Skrining TB Paru Gratis