RUU TNI Disahkan, 14 Lembaga Bisa Dijabat Prajurit TNI Aktif

RAPAT paripurna DPR mengesahkan perubahan Undang-Undang TNI (RUU TNI) menjadi undang-undang, Kamis (20/3).

“Sekarang saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi dan anggota, apakah Rancangan Undang-undang TNI bisa disetujui menjadi undang-undang?” ujar Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin rapat paripurna.

“Setuju!!” balas ratusan anggota dewan yang hadir paripurna.

Paripurna pengesahan RUU TNI dihadiri 293 anggota dewan dan dihadiri sejumlah pimpunan DPR RI yaitu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.

Seluruh fraksi partai politik di DPR RI menyetujui disahkannya RUU TNI menjadi UU TNI. Pengesahan RUU TNI ini diwarnai aksi demo mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil.

Mereka meminta DPR membatalkan pengesahan RUU TNI karena dikhawatirkan akan kembalinya dwifungsi TNI dan neo Orde Baru.

BACA JUGA  Aliansi Mahasiswa Solo Raya Desak Penghentian RUU TNI

Ada tiga pasal yang disorot masyarakat yakni Pasal 7 terkait tugas dan fungsi baru TNI dalam operasi selain perang (OMSP).

Kedua, Pasal 47 terkait penempatan prajurit aktif di jabatan sipil. Lewat revisi tersebut, kini ada 14 instansi pemerintah yang bisa ditempati prajurit aktif dari semula 10 instansi sipil.

Ketiga, Pasal 53 perpanjangan usia pensiun TNI. Perpanjangan masa usia pensiun dibagi menjadi tiga klaster antara tamtama dan bintara, perwira menengah, dan perwira tinggi.

Adapun terkait Pasal 47, inilah 14 kementerian atau lembaga yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif :

  1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
  2. Kementerian Pertahanan, termasuk Dewan Pertahanan Nasional
  3. Kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden
  4. Badan Intelijen Negara
  5. Badan Siber dan/atau Sandi Negara
  6. Lembaga Ketahanan Nasional
  7. Badan Search And Rescue (SAR) Nasional
  8. Badan Narkotika Nasional
  9. Mahkamah Agung
  10. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
  11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
  12. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
  13. Badan Keamanan Laut
  14. Kejaksaan Republik Indonesia (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer).
BACA JUGA  DPR RI tidak Ingin Kembalikan Dwi Fungsi TNI

(*/S-01)

Siswantini Suryandari

Related Posts

Gunung Slamet Diusulkan Sebagai Taman Nasional

USULAN Gunung Slamet menjadi Taman Nasional sudah diajukan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagai upaya konservasi lingkungan di kawasan Gunung Slamet. “Konservasi lingkungan Gunung…

Hakim Mediator akan Dihadirkan di Sidang Ijazah Jokowi

SIDANG gugatan perdata untuk mengungkap keaslian ijazah sarjana dari Universitas Gadjah Mada milik Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta, Kamis (24/4) membahas  hakim mediator. Pada persidangan ini…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Giliran Pemkab Bantul Somasi Pabrik Miras

  • April 24, 2025
Giliran Pemkab Bantul Somasi Pabrik Miras

Polda DIY Tangkap Lima Pengedar Uang Palsu

  • April 24, 2025
Polda DIY Tangkap Lima Pengedar Uang Palsu

Jumlah Penumpang KA Daop 6 Bertumbuh 8% di Triwulan I

  • April 24, 2025
Jumlah Penumpang KA Daop 6  Bertumbuh 8% di Triwulan I

AKBP Miharni Hanapi Resmi Gantikan AKBP Ary Murtini

  • April 24, 2025
AKBP Miharni Hanapi Resmi Gantikan AKBP Ary Murtini