Gugat UU TNI ke MK, Kolonel Menyoal Definisi Tentara Profesional dan Hak Prajurit

KOLONEL Sus Profesor Dr. Drs. Mhd. Halkis, M.H., perwira aktif TNI dan Guru Besar Universitas Pertahanan, mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

Permohonan ini diajukan melalui kuasa hukumnya, Izmi Waldani, S.H., dan Bagas Al ‘Kautsar, S.H., M.H. Permohonan uji materi dengan Nomor Registrasi 41/PAN.ONLINE/2025 ini menyoroti batasan hak prajurit dalam berpolitik, berbisnis, dan menduduki jabatan sipil.

Halkis berpendapat bahwa beberapa ketentuan dalam UU TNI bertentangan dengan konstitusi dan mengekang hak prajurit sebagai warga negara.

Salah satu poin utama gugatan Kolonel Sus Profesor Dr. Drs. Mhd. Halkis, M.H. adalah Pasal 2 huruf d UU TNI, yang mendefinisikan tentara profesional sebagai prajurit yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya. Menurut Halkis, definisi ini tidak tepat secara logika karena menggunakan pendekatan negatif.

Ada kesalahfahaman

“Definisi ini tidak menjelaskan apa itu tentara profesional secara positif, melainkan hanya menyebutkan apa yang tidak boleh dilakukan. Akibatnya, ada kesalahpahaman dalam memahami profesionalisme militer,” ujar Halkis, Jumat (14/3).

BACA JUGA  Pakar Hukum UGM Puji Empat Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga

Menurutnya, tentara profesional harus dimaknai sebagai prajurit yang menjalankan tugas negara secara netral, berbasis kompetensi, dan memiliki hak yang sama dengan warga sipil dalam aspek ekonomi serta jabatan publik.

Pasal 39 ayat (3) UU TNI melarang prajurit untuk berbisnis. Halkis menilai aturan ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

“Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman, prajurit tetap diperbolehkan memiliki usaha dengan mekanisme pengawasan yang jelas. Mengapa di Indonesia dilarang total, sementara jaminan kesejahteraan bagi prajurit tidak memadai?” kritik Halkis.

Jaminan ekonomi

Ia menyoroti ketimpangan ekonomi yang dialami prajurit akibat larangan ini, terutama pasca-pensiun. Jika larangan tetap berlaku, negara wajib memberikan jaminan ekonomi yang layak bagi prajurit selama bertugas dan setelah purna tugas.

Halkis juga menyoroti Pasal 47 ayat (2) UU TNI, yang membatasi jabatan sipil bagi prajurit aktif hanya pada tujuh instansi, seperti Kemenko Polhukam, BIN, Lemhannas, dan BNN.

BACA JUGA  DPR RI tidak Ingin Kembalikan Dwi Fungsi TNI

Ia menilai aturan ini tidak sejalan dengan prinsip meritokrasi dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang menjamin hak warga negara atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

“Banyak jabatan sipil yang memerlukan keahlian teknokratis dari prajurit TNI, seperti di Kementerian Pendidikan atau Kementerian Luar Negeri. Namun, aturan ini membatasi kesempatan bagi mereka yang memiliki kompetensi di luar tujuh instansi tersebut,” tegasnya.

Tidak konsisten

Halkis juga menyoroti ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan ini, karena beberapa perwira tetap bisa menduduki jabatan di luar instansi yang ditentukan, melalui mekanisme dispensasi atau penugasan khusus.

Ia mengatakan jika MK mengabulkan permohonan ini, beberapa perubahan besar dapat terjadi. Di antaranya revisi definisi Tentara Profesional – Konsep profesionalisme militer akan lebih jelas dan berbasis prinsip konstitusi serta keadilan.

Kemudian Hak Ekonomi Prajurit Lebih Fleksibel – Larangan berbisnis dapat diatur ulang dengan sistem pengawasan ketat, atau negara wajib memberikan kesejahteraan yang lebih baik.

BACA JUGA  RUU TNI Disahkan, 14 Lembaga Bisa Dijabat Prajurit TNI Aktif

Kemudian kesempatan karier yang Lebih Luas – Prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil berdasarkan kompetensi, bukan sekadar status militer. Reformasi UU TNI – Keputusan MK dapat menjadi dasar untuk merevisi UU TNI agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman.

Kesamaan hak

Melalui judicial review ini, Kolonel Halkis berupaya mendorong reformasi peran dan hak prajurit TNI dalam negara demokratis. Ia menegaskan bahwa keadilan konstitusional harus ditegakkan, sehingga prajurit tidak hanya menjadi alat negara, tetapi juga warga negara yang memiliki hak setara dengan masyarakat sipil.

“Gugatan ini menjadi ujian bagi Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan hak konstitusional prajurit TNI dan menjaga keseimbangan antara profesionalisme militer serta hak individu. Keputusan MK nantinya akan menjadi preseden penting bagi reformasi ketatanegaraan di Indonesia,” pungkasnya. (Rud/N-01)

Dimitry Ramadan

Related Posts

Diduga Pelaku TPPO Anak Lewat MiChat di Hotel, Seorang Pria Ditangkap Polisi

SATUAN Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tasikmalaya Kota menangkap seorang pria berisial MRA, 24, warga Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut atas dugaan perdagangan orang dan eksploitasi seksual terhadap anak melalui Michat di…

Akhirnya DPR Sahkan UU Perampasan Aset

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026). Pengesahan dilakukan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Persija dan Persebaya Tertahan, Bhayangkara Raih Kemenangan

  • November 22, 2026
Persija dan Persebaya Tertahan, Bhayangkara Raih Kemenangan

PMI Diharapkan Jadi Gerakan Edukasi untuk Publik

  • November 21, 2026
PMI Diharapkan Jadi Gerakan Edukasi untuk Publik

Pemprov Jabar Klaim Jumlah Anak tidak Sekolah Turun 32,37 Persen Sepanjang 2026

  • November 21, 2026
Pemprov Jabar Klaim Jumlah Anak tidak Sekolah Turun 32,37 Persen Sepanjang 2026

KSP Sebut IPM Garut di Bawah Rata-rata Provinsi Jawa Barat

  • November 21, 2026
KSP Sebut IPM Garut di Bawah Rata-rata Provinsi Jawa Barat

Diduga Pelaku TPPO Anak Lewat MiChat di Hotel, Seorang Pria Ditangkap Polisi

  • November 21, 2026
Diduga Pelaku TPPO Anak Lewat MiChat di Hotel, Seorang Pria Ditangkap Polisi

Diberi Nilai Tinggi Ombudsman, Wagub Jabar Siap Berbenah

  • November 21, 2026
Diberi Nilai Tinggi Ombudsman, Wagub Jabar Siap Berbenah