DAMPAK pemotongan anggaran di kabinet Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengaku harus berhitung pos mana yang bisa diefisiensi, mana yang masih dipertahankan, atau mana bisa dihemat.
Untuk itu Abdul Mu’ti saat ini mengaku sedang membuat draf peraturan menteri (permen) tentang hidup sederhana dan efisien dalam bekerja.
Bocoran salah satu isi draf tersebut, bahwa apabila menteri melakukan kunjungan ke daerah, semaksimal mungkin tidak akan ada fasilitas menginap di hotel. Melainkan menginap di fasilitas yang dimiliki unit pelaksana teknis (UPT) yang mendampingi menteri.
“Saya pernah di Kinabalu Malaysia, nginapnya di hotel sekolah Indonesia di Kinabalu, itu hotelnya anak-anak yang mengambil jurusan program perhotelan, ndak papa nginap di situ malah serasa di pesantren,” kata Abdul Mu’ti saat meresmikan Gedung SMP dan SMA Raudlatul Jannah, di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (8/2).
Kelas ekonomi
Demikian pula dengan fasilitas pesawat sekelas menteri, tidak diperbolehkan naik yang kelas bisnis. Fasilitas transportasi naik pesawat sekelas menteri, harus dengan tiket kelas ekonomi.
Sebelum menjadi menteri, Abdul Mu’ti mengaku selalu naik pesawat dengan tiket bisnis. Dan hampir setiap sebulan sekali dia keluar negeri karena ada undangan yang harus dihadiri.
“Itu sebelum saya menjadi menteri, sekarang tidak bisa begitu, kalau ke luar negeri harus izin Pak Prabowo, makanya setelah menjadi menteri ini baru sekali saya ke luar negeri, sebelum jadi menteri bisa setiap bulan saya ke luar negeri,” kata Abdul Mu’ti.
Swadaya masyarakat
Pada kesempatan itu Abdul Mu’ti mengapresiasi pembangunan gedung SMP dan SMA Raudlatul Jannah di Pepelegi, Waru, Sidoarjo tersebut karena tanpa bantuan pemerintah. Kemandirian swadaya masyarakat dalam mengembangkan pendidikan ini sangat membantu pemerintah, apalagi di tengah efisiensi.
“Pendidikan bermutu untuk semua bisa diwujudkan, apabila ada peran serta atau partisipasi semua masyarakat. Maka pendekatan yang dipakai kementerian pendidikan dasar dan menengah, adalah partisipasi semesta karena kalau hanya menggunakan dana dari pemerintah tidak akan cukup,” kata Abdul Mu’ti yang juga Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut.
Kebijakan Presiden
Apalagi, kata Abdul Mu’ti, Presiden Prabowo sedang melakukan efisiensi. Maka pihaknya harus bisa mengkalkulasi dan memprioritaskan mana yang perlu atau tidak.
Kemendikdasmen sendiri akan merenovasi 10.440 satuan pendidikan di seluruh Indonesia senilai Rp17,1 triliun. Proyek tersebut tidak masuk dalam program efisiensi. Program bantuan operasional sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP) dan renovasi tersebut tidak masuk program efisiensi. (OTW/N-01)
