KPK Optimistis Praperadilan Sahbirin Noor Ditolak

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) optimistis Majelis Hakim Pengadilan Negeri  (PN) Jakarta Selatan menolak praperadilan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.

Sebelumnya Sahbirin Noor menggugat status tersangkanya dalam dugaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa sejumlah proyek pekerjaan di wilayah Kalimantan Selatan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetiyo dalam keterangannya, Selasa (5/11) optimistis Majelis Hakim PN Jakarta Selatan akan menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Sahbirin Noor.

“KPK meyakini, Majelis Hakim akan memutus sidang pra-peradilan ini secara independen dan objektif,” kata Budi Prasetiyo.

“Sehingga kami optimistis Majelis Hakim akan menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh tersangka SHB (Sahbirin Noor) dalam perkara dimaksud,” lanjutnya.

BACA JUGA  Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Kena OTT KPK dalam Kasus Pengadaan

Sementara itu sidang  Praperadilan Gubernur Kalsel digelar di PN Jakarta Selatan, hari ini Selasa (5/11) dengan agenda pembacaan agenda gugatan praperadilan.

Seharusnya sidang pembacaan gugatan praperadilan digelar Senin (28/10). Namun sidang ditunda karena KPK selaku termohon belum siap.

Dikutip dari laman SIPP PN Jakarta Selatan,Sahbirin Noor melalui Kuasa hukumnya mengajukan sembilan petitum permohonan.

Sembilan petitum itu intinya pemohon meminta gugatan praperadilan diterima oleh PN Jakarta Selatan dan dibatalkannya status dia sebagai tersangka.

Pembatalan tersangka

Kuasa hukum Sahbirin Noor Dr Soesilo Ariwibowo usai persidangan mengatakan, subtansi petitum intinya meminta dibatalkannya penetapan tersangka Sahbirin Noor.

“Pak Sahbirin Noor tidak dalam posisi tangkap tangan (OTT), tetapi diumumkan sama-sama dalam tangkap tangan, itu yang jadi keberatan kami,” katanya.

BACA JUGA  Mahfud MD Siap Penuhi Panggilan KPK

KPK melakukan OTT dan menangkap enam orang dalam kasus suap proyek  Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada tiga proyek Pemprov Kalsel.

Enam orang ini, dua  di antaranya adalah pejabat Dinas PUPR, satu orang pejabat Rumah Tangga Gubernur Kalsel.

Kemudian dua orang dari swasta diduga pemberi suap, dan satu orang lainnya pengepul fee.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor alias Paman Birin dalam kasus ini ikut ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Enam tersangka telah ditahan sejak 7 Oktober untuk kepentingan penyelidikan. Sedangkan Sahbirin Noor yang sudah ditetapkan sebagai tersangka hingga kini belum ditahan. (*/S-01)

BACA JUGA  Geledah Kantor Kementerian ATR/BPN, KPK Bawa Bukti

Siswantini Suryandari

Related Posts

Prabowo Punya Waktu 14 Hari untuk Ajukan Nama Dua Cawapres ke MPR

PRESIDEN Prabowo Subianto mempunyai waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi,…

MPR Lanjuti Surat Pengunduran Diri Wapres Gibran

GIBRAN Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Surat itu disebut-sebut telah diserahkan ke MPR pada Kamis siang. “Pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Imigrasi Juanda Perkuat Kemitraan dengan Insan Pers Lewat Mancing Bersama

  • November 13, 2026
Imigrasi Juanda Perkuat Kemitraan dengan Insan Pers Lewat Mancing Bersama

Carrick Resmi Dipecat, Pochettino Calon Terdepan Duduki Kursi Panas MU

  • November 12, 2026
Carrick Resmi Dipecat, Pochettino Calon Terdepan Duduki Kursi Panas MU

Prabowo Punya Waktu 14 Hari untuk Ajukan Nama Dua Cawapres ke MPR

  • November 12, 2026
Prabowo Punya Waktu 14 Hari untuk Ajukan Nama Dua Cawapres ke MPR

Mahasiswa KKN UNY Sosialisasikan Gerakan Sadar Kesehatan Tulang

  • November 12, 2026
Mahasiswa KKN UNY Sosialisasikan Gerakan Sadar Kesehatan Tulang

Politeknik ATK Yogyakarta Perkuat Kontribusi bagi Industri Nasional

  • November 12, 2026
Politeknik ATK Yogyakarta Perkuat Kontribusi bagi Industri Nasional

Cegah TPPO, Imigrasi Juanda Perkuat Sinergi Lintas Instansi

  • November 12, 2026
Cegah TPPO, Imigrasi Juanda Perkuat Sinergi Lintas Instansi