PALANG Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil mengumpulkan donasi dari masyarakat sebesar Rp400 juta. Hasil donasi itu direncanakan akan digunakan untuk membantu meringankan beban warga terdampak bencana banjir dan longsor Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh.
Capaian hasil penggalangan dana tersebut disampaikan oleh perwakilan Pengurus PMI DIY kepada Wakil Gubernur DIY sekaligus Ketua Dewan Kehormatan PMI DIY, KGPAA Paku Alam X, dalam silaturahmi di Gedhong Pareanom, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (9/1).
Silaturahmi tersebut dihadiri Ketua PMI DIY, GBPH Prabukusumo yang didampingi Wakil Ketua Irjen Pol (Purn) Haka Astana serta sejumlah pengurus PMI DIY masa bakti 2021–2026.
Segera disalurkan
Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan upaya PMI DIY dalam menggalang solidaritas masyarakat untuk membantu korban bencana alam di Sumatra.
Ia berharap donasi yang telah terkumpul dapat segera disalurkan secara proporsional kepada tiga provinsi terdampak melalui jejaring PMI yang telah ada di masing-masing daerah.
“Terkait bantuan bencana alam di Sumatra, PMI memiliki anggota di berbagai wilayah. Donasi yang terkumpul dapat segera disalurkan dan dibagi secara proporsional untuk tiga provinsi terdampak,” ujar Sri Paduka Paku Alam X.
Masih berjalan
Sementara itu, Ketua PMI DIY, GBPH Prabukusumo menjelaskan penggalangan donasi untuk korban bencana alam di Sumatra telah dibuka sejak 26 November 2025. Hingga saat ini, dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp395.614.024 atau mendekati Rp400 juta.
Seluruh donasi tersebut akan disalurkan melalui PMI di masing-masing provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Penggalangan dana masih terus berjalan. Seluruh dana yang terkumpul akan ditransfer ke PMI di masing-masing provinsi terdampak. Selain bantuan dana, PMI DIY juga mengirimkan dukungan berupa 11 personel tim kesehatan, lima unit truk tangki air, serta bantuan darah sebanyak 200 kantong,” jelas Prabukusumo.
Musyawarah provinsi
Terkait dengan rencana musyawarah provinsi (musprov) yang akan digelar September 2026 mendatang menurut Sri Paduka merupakan amanat organisasi yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Musprov menjadi forum tertinggi di tingkat provinsi untuk memilih ketua dan kepengurusan baru sekaligus menetapkan arah kebijakan organisasi ke depan.
“Musprov PMI DIY harus dilaksanakan sesuai kebijakan organisasi. Prosesnya telah diatur melalui petunjuk teknis dan AD/ART. Sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan, pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Diskresi dimungkinkan sepanjang disepakati bersama, diketahui, dan disosialisasikan,” ungkapnya.
Tetap konsisten
Sri Paduka berharap PMI DIY tetap konsisten menjalankan perannya sebagai organisasi sosial kemanusiaan yang aktif mengedukasi dan melayani masyarakat.
Ia juga menyampaikan apresiasi serta doa agar seluruh jajaran pengurus PMI DIY senantiasa diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas kemanusiaan.
Ketua PMI DIY, GBPH Prabukusumo menyampaikan forum tersebut akan memilih Ketua dan kepengurusan PMI DIY yang baru. Ia menegaskan komitmennya untuk mematuhi ketentuan organisasi dengan membatasi masa jabatan hanya dua periode.
“Saya tetap berpegang pada AD/ART sebelumnya dengan membatasi masa jabatan dua periode. Meskipun terdapat ketentuan baru yang memungkinkan dipilih kembali, prinsip regenerasi perlu dijaga agar organisasi tetap dinamis,” katanya.
Tingkatkan kepercayaan
Prabukusumo berharap kepemimpinan dan kepengurusan PMI DIY ke depan dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap PMI sebagai organisasi kemanusiaan.
Menurutnya, kepercayaan publik menjadi modal utama keberlanjutan peran PMI dalam melayani masyarakat.
“Pengurus PMI hanyalah bagian dari sistem. Kekuatan utama PMI berada pada para relawan yang dengan tulus mengabdikan diri untuk membantu masyarakat. Tanpa relawan, PMI tidak akan dapat menjalankan tugas kemanusiaannya,” ujarnya. (AGT/N-01)
