PEMERINTAH Indonesia terus berupaya menghadirkan cita rasa Nusantara di Tanah Suci melalui pemanfaatan produk Ready to Eat (RTE) dan bumbu pasta asal Indonesia untuk konsumsi jemaah haji pada musim haji 2026.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan yang digelar Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah bersama para importir Arab Saudi, Minggu (28/12/2025). Pertemuan ini menjadi ruang dialog untuk memastikan kesiapan implementasi penggunaan produk RTE dan bumbu pasta Indonesia sebagai bagian dari layanan konsumsi jemaah haji Indonesia.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Jaenal Effendi menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak sekadar menyangkut pasokan makanan, melainkan upaya menghadirkan layanan yang responsif terhadap kebutuhan jemaah.
“Ini tentang kenyamanan jemaah, termasuk menghadirkan rasa yang familiar. Layanan yang prima dimulai dari pemahaman atas kebutuhan jemaah, dan konsumsi yang sesuai selera serta standar mutu menjadi faktor penting agar jemaah dapat beribadah dengan tenang,” ujar Jaenal.
Di balik penyajian RTE dan bumbu pasta di Tanah Suci, terdapat peran besar UMKM dan produsen pangan nasional. Karena itu, pemerintah memastikan seluruh rantai pasok berjalan optimal, mulai dari proses produksi di Tanah Air hingga penyajian di dapur haji Arab Saudi.
Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Harun Al Rasyid menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah berkomitmen memastikan setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan.
“Yang kami dorong bukan hanya komitmen, tetapi kepastian pelaksanaan. Kemenhaj memastikan dapur benar-benar menggunakan produk Indonesia, dengan dukungan skema harga dan mekanisme pembayaran yang jelas agar layanan kepada jemaah berjalan optimal,” kata Harun.
Produk ready to eat masuk di dapur Makkah dan Madinah
Sebagai bentuk kesiapan operasional, pemerintah telah menetapkan 52 dapur di Makkah dan 23 dapur di Madinah untuk melayani jemaah haji Indonesia. Seluruh dapur tersebut diwajibkan menggunakan produk Indonesia, mulai dari RTE, makanan segar, hingga bumbu pasta, sesuai kontrak penyelenggaraan haji.
Dalam pertemuan tersebut, para importir menyambut positif langkah pemerintah yang mendorong kejelasan peran serta dukungan kelembagaan. Kepastian pembayaran dinilai krusial agar produsen dan UMKM di Indonesia dapat berproduksi secara berkelanjutan dengan rasa aman.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan membagikan data dapur, daftar supplier Indonesia yang telah tersertifikasi, serta importir yang memenuhi persyaratan. Langkah ini bertujuan mempercepat koordinasi, pemesanan, dan distribusi, sehingga produk Indonesia dapat tersedia tepat waktu menjelang musim haji.
Melalui dapur-dapur di Makkah dan Madinah, kehadiran cita rasa Nusantara diharapkan tidak hanya memberikan kenyamanan bagi jemaah Indonesia, tetapi juga memperkuat peran produk nasional dalam ekosistem ekonomi haji. (*/S-01)
