KEMENTERIAN Haji dan Umrah RI secara resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M.
Penandatanganan berlangsung pada Konferensi dan Pameran Haji ke-5 di Jeddah, Selasa (11/11), yang sekaligus menandai dimulainya persiapan operasional haji tahun depan.
Pertemuan tersebut dihadiri Menteri Haji dan Umrah RI H. Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, bersama jajaran pejabat tinggi kedua negara. Suasana pertemuan berlangsung akrab dan produktif, mencerminkan eratnya kemitraan dalam penyelenggaraan haji.
Gus Irfan menyampaikan bahwa Indonesia memperoleh kuota 221.000 jemaah yang seluruhnya akan diberangkatkan melalui Jeddah dan Madinah.
“Kami berdiskusi banyak mengenai persiapan haji, terutama terkait istitha’ah kesehatan, pelaksanaan dam, dan sinkronisasi data layanan,” ujarnya.
Salah satu poin yang ditekankan Arab Saudi adalah kewajiban kelayakan kesehatan sebagai syarat mutlak keberangkatan. Pemerintah Indonesia berkomitmen memperketat pemeriksaan kesehatan jemaah agar seluruh calon haji memenuhi standar yang ditetapkan.
Kedua negara juga sepakat bahwa pembayaran dam harus dilakukan secara resmi melalui lembaga Adahi dan platform Nusuk Masar untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.
Selain itu, integrasi data jemaah mulai dari kloter, penerbangan, hotel hingga transportasi diperkuat untuk memperlancar operasional haji. Sejumlah syarikah Saudi bahkan telah membuka kantor perwakilan di Indonesia guna meningkatkan koordinasi.
Penandatanganan MoU ini menjadi langkah awal menuju penyelenggaraan Haji 1447 H/2026 M yang lebih tertib, sehat, dan berstandar tinggi, sekaligus memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi dalam pelayanan jamaah haji. (*/S-01)
