
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3 juta. Angka tersebut meningkat 29,44 persen atau bertambah Rp682.399 dibandingkan UMP 2026.
Penetapan UMP 2027 menggunakan formulasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 139 ayat (1), penghitungan upah minimum menggunakan kebutuhan hidup layak (KHL) dengan rumus UMP tahun berikutnya sebesar 70 persen dari KHL.
Berdasarkan formulasi tersebut, KHL Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebesar Rp4.248.132. Setelah dikalikan 70 persen, diperoleh angka Rp2.973.692,4 yang kemudian dibulatkan menjadi Rp3 juta.
“Penetapan UMP berdasarkan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi Jabar pada 18 November 2026. UMP Jabar 2027 mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh yang ingin meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan perusahaan,” kata Dedi, Sabtu (21/11).
Bisa ajukan keberatan
Menurut gubernur, selain menggunakan perhitungan KHL, penetapan UMP 2027 juga mempertimbangkan kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan, terutama tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jabar. Ia juga mempersilakan perusahaan yang keberatan dengan besaran UMP 2027 untuk mengajukan keberatan kepada pemerintah.
“Namun, pengajuan tersebut harus disertai pertimbangan administratif serta data yang menunjukkan kemampuan keuangan perusahaan,” paparnya.
Menurut Dedi, keberatan perusahaan akan ditelaah dengan mempertimbangkan aspek administrasi dan kondisi finansial. Pemerintah, kata dia, tidak hanya memperhatikan kepentingan pekerja dalam menentukan upah minimum, tetapi juga harus menjaga keberlangsungan usaha dan lapangan pekerjaan.
“Nanti keberatan itu akan kita lihat dari sisi aspek administrasinya, aspek kemampuan keuangannya, karena kita juga harus mempertimbangkan kelangsungan berusaha dan kelangsungan orang bekerja,” tuturnya.
UMSK Jabar
Selain penetapan UMP, gubernur memastikan perusahaan di Jabar harus melaksanakan keputusan terbaru terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Pemprov Jabar telah menerima putusan banding atas gugatan UMSK dan menuangkannya dalam perubahan Keputusan Gubernur mengenai UMSK Jabar.
Dengan adanya keputusan tersebut, perusahaan yang memiliki kemampuan keuangan wajib membayarkan kekurangan upah pekerja sebagai dampak kenaikan UMSK yang sebelumnya belum dibayarkan.
“Upah yang belum dibayarkan karena kenaikan upah di UMSK itu harus dibayarkan bagi perusahaan yang punya kemampuan. Tetapi yang tidak mampu diputuskan oleh bipartit,” tandasnya.
Perundingan bipartit
Gubernur menyebut, perusahaan yang merasa tidak mampu memenuhi ketentuan pembayaran tersebut dapat menempuh perundingan bipartit dengan serikat pekerja atau buruh di masing-masing perusahaan.
Melalui mekanisme itu, penyelesaian kewajiban pembayaran dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Meski demikian, perusahaan tetap harus menindaklanjuti ketentuan dalam keputusan gubernur melalui musyawarah apabila menghadapi kendala dalam pelaksanaannya.(zahra/M-01)







