PENGAJAR Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Eng. Wahyu Wilopo, mengingatkan bahwa perubahan iklim global berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor yang terjadi hampir setiap tahun di Indonesia.
“Salah satu penyebab utama bencana tersebut adalah curah hujan berlebihan. Kondisi ini semakin diperparah dengan intensitas hujan yang makin tinggi,” ujar Prof. Wahyu, Rabu (5/11).
Menurutnya, daerah dengan risiko banjir tertinggi umumnya berada di sekitar sungai atau wilayah rendah di bawah permukaan laut, seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, Medan, dan Palembang.
Sementara itu, ancaman longsor lebih besar di daerah pegunungan dengan lereng curam, tanah lapuk, dan beban berlebih di atas lereng, contohnya di pegunungan Kalimantan dan Sulawesi.
“Secara umum, daerah rawan longsor relatif aman dari banjir, dan sebaliknya,” jelasnya.
Prof. Wahyu menambahkan, tanda-tanda awal bencana bisa dikenali lebih dini. Retakan tanah, tiang atau pohon yang miring, serta guguran tanah di lereng bisa menjadi indikasi awal longsor.
Sedangkan banjir biasanya diawali dengan hujan deras berkepanjangan yang membuat permukaan air sungai naik dan menyebabkan genangan di sekitar permukiman.
Ia pun mendorong masyarakat untuk mengaktifkan ronda lingkungan usai hujan deras guna mengamati potensi banjir atau longsor di sekitar.
“Dengan kewaspadaan dini, masyarakat bisa mengambil langkah cepat untuk mengatasinya,” ujarnya.
Untuk mitigasi jangka panjang, Prof. Wahyu menilai modifikasi cuaca bisa menjadi salah satu solusi efektif mencegah banjir dan longsor.
“Curah hujan yang sangat tinggi adalah penyebab utama kedua bencana tersebut. Karena itu, modifikasi cuaca merupakan upaya yang efektif untuk mencegahnya,” ungkapnya.
Ia menegaskan, perubahan iklim global tidak bisa dihindari, sehingga masyarakat harus beradaptasi dengan dampak yang muncul. Termasuk dengan menghindari daerah rawan banjir dan longsor, baik secara sementara maupun permanen.
“Bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk meminimalkan dampaknya,” pungkas Prof. Wahyu. (AGT/S-01)
