PEMERINTAH akan merenovasi pesantren yang berada di wilayah rawan bencana sebagai upaya menjamin keselamatan para santri.
Program ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama, disaksikan oleh Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, di Jakarta, Selasa (14/10).
Menko Muhaimin menyebutkan, renovasi akan difokuskan pada pesantren yang berada di wilayah berisiko tinggi, memiliki lebih dari seribu santri, dan tidak mampu membangun secara mandiri.
“Pemerintah ingin memastikan semua santri belajar di lingkungan yang aman. Karena itu, pesantren yang paling rawan dan tidak mampu akan menjadi prioritas,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan pendataan menyeluruh terhadap lembaga keagamaan yang memiliki risiko struktural tinggi.
“Kami memetakan gedung-gedung keagamaan yang rawan, termasuk pesantren yang berada di wilayah miring, pinggir sungai, atau berusia di atas seratus tahun,” jelas Menag.
Menurutnya, seluruh perguruan tinggi keagamaan negeri yang memiliki fakultas teknik, seperti UIN dan IAIN, juga akan dilibatkan untuk membantu asesmen forensik bangunan pesantren dan madrasah.
“Semua pesantren adalah aset bangsa. Jangan sampai ada yang luput dari perhatian hanya karena statusnya swasta,” tegas Nasaruddin.
Renovasi pesantren dan pendampingan
Dari sisi teknis, Menteri PUPR Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan pendampingan terhadap pesantren, mulai dari pemeriksaan keandalan bangunan hingga penyediaan prototipe desain melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
“Saat ini kami telah memulai asesmen di delapan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Aceh, Sumsel, Sulsel, dan Kalsel,” kata Dody.
Sebanyak 80 pesantren besar dijadikan contoh dalam tahap awal untuk memastikan ruang belajar yang kuat, sejuk, dan aman bagi para santri. Selain itu, Kementerian PUPR juga membuka hotline 158 dan layanan WhatsApp bagi pemerintah daerah serta pengelola pesantren yang memerlukan pendampingan teknis.
Sebagai bagian dari pemberdayaan, PUPR juga menyiapkan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi bagi santri secara gratis.
“Kami ingin semangat gotong royong di pesantren diperkuat dengan keahlian. Santri akan kami latih agar bisa membangun pesantrennya sendiri dengan standar yang benar dan rasa bangga,” tutupnya. (*/S-01)
