WAKIL Menteri Kesehatan (Wamenkes) Prof. Dante Saksono Harbuwono menegaskan, Indonesia kini memegang peran penting sebagai pemimpin kawasan dalam upaya global melawan resistensi antimikroba (AMR).
“Masalah antimikroba adalah komitmen besar saya. Pada 2019, tercatat 1,27 juta kematian di dunia akibat AMR,” ujar Prof. Dante saat membuka International Conference on AMR di Jakarta, Jumat (12/9).
AMR disebut bukan hanya ancaman kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi dunia. Data Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) 2021 mencatat, di Indonesia terdapat sekitar 36.500 kematian yang dapat diatribusikan pada AMR dan 147.000 kematian yang terkait dengan AMR.
“AMR juga membawa dampak ekonomi yang sangat besar, diperkirakan mencapai 3,4 triliun dolar pada 2030,” tambahnya.
Pemerintah bersama WHO dan ASEAN berkomitmen memperkuat layanan kesehatan primer, meningkatkan akses obat yang efektif, serta memperluas kemitraan lintas sektor.
Direktur ReAct Asia Pacific, Dr. S.S. Lal, menilai Indonesia telah menunjukkan kepemimpinan kuat di kawasan, meski masih menghadapi tantangan penggunaan antibiotik yang tidak tepat. “Konferensi ini menjadi wadah penting untuk memperkuat aksi bersama,” katanya.
Hal senada disampaikan Direktur ReAct Eropa, Anna Sjöblom. Ia menilai komitmen Indonesia dalam isu AMR bisa menjadi inspirasi bagi dunia. “Pengalaman Indonesia dalam mencegah resistensi antimikroba adalah contoh baik bagi kawasan maupun global,” ucapnya.
Prof. Dante menegaskan, melalui konferensi ini Indonesia menunjukkan diri bukan hanya sebagai negara terdampak, melainkan juga sebagai penggerak solusi global. Dengan dukungan WHO, ASEAN, dan jejaring internasional ReAct, diharapkan laju resistensi antimikroba dapat ditekan sehingga generasi mendatang terlindungi dari ancaman kesehatan global.
Sebagai informasi, ReAct merupakan jaringan independen internasional pertama yang fokus pada kompleksitas resistensi antibiotik serta faktor pemicunya.
Sejak awal, ReAct berperan sebagai katalis global dengan mendorong keterlibatan berbagai organisasi, individu, dan pemangku kepentingan dalam menghadapi isu ini. (*/S-01)
