PRO dan kontra program Keluarga Berencana (KB) di Bali terus terjadi. Pemprov Bali sendiri mendukung dan siap menyukseskan program layanan KB serentak sejuta akseptor yang diluncurkan BKKBN RI serangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 Tahun 2024.
Dukungan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam sambutannya saat menghadiri acara Peluncuran Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor di Auditorium RS Bali Mandara, Selasa (4/6/2024). Kegiatan peluncuran yang dipusatkan di Bali dihadiri langsung oleh Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo.
Sekda Dewa Indra menyampaikan terima kasih kepada jajaran BKKBN RI yang memusatkan peluncuran program layanan KB serentak sejuta akseptor di Daerah Bali.
“Ini merupakan sebuah kehormatan bagi Bali dan kami siap memberi dukungan penuh terhadap program BKKBN yang sudah tentu dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Terkait dengan program layanan KB serentak, Sekda Dewa Indra memperoleh informasi bahwa Bali ditarget 11.808 akseptor. Ia sangat berharap target untuk Daerah Bali itu bisa terpenuhi.
“Karena acara peluncurannya di Bali, kita harus berkomitmen untuk merealisasikan target yang diberikan untuk Provinsi Bali. Kalau bisa melampaui,” ujarnya.
Untuk itu, ia mendorong sinergi dan kolaborasi semua komponen agar target itu bisa tercapai.
Pola hybrid
Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo menjelaskan, Bali cukup sukses dalam program KB. Inilah alasan kenapa acara ini digelar di Bali. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pola hybrid.
“Secara offline digelar di Bali, sementara BKKBN provinsi lainnya bersama pemerintah daerah di seluruh Indonesia mengikuti secara daring dari kedudukan masing-masing,” ujarnya.
Saat digelar selama sehari pada 4 Juni 2024, BKKBN menargetkan 1.275.457 akseptor KB untuk seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan yang digelar serangkaian peringatan Harganas ke-31 ini merupakan wujud kolaborasi pentahelix.
Karena dalam program ini, BKKBN mendorong keterlibatan aktif dunia pendidikan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI). Kerjasama ini diharapkan mampu meningkatkan kepesertaan akseptor KB di seluruh Indonesia.
Hasto Wardoyo kembali menyinggung manfaat positif dari program KB yang berkaitan dengan target Indonesia mengejar angka Human Capital Index (HCI). Perlu diketahui, HCI adalah suatu indikator yang baru dikeluarkan Bank Dunia untuk mengukur derajat modal SDM.
Indikatornya ada tiga yaitu pengetahuan, keterampilan dan kesehatan. Hasto berkeyakinan, indikator kesehatan SDM bisa ditingkatkan dengan pengaturan jarak kelahiran melalui program KB.
“Untuk melahirkan generasi yang unggul, jarak anak menjadi penting, jangan kurang dari tiga tahun. Ini salah satu upaya mencegah kelahiran stunting,” tandasnya. Oleh karena itu, ia sangat berharap dukungan dari berbagai elemen masyarakat dalam menyukseskan program KB.
Empat anak
Pada bagian lain, calon Gubernur Bali periode 2024-2029 Wayan Koster tetap pada pendiriannya. Dalam beberapa ceramah di kampus-kampus di Bali, Koster selalu tegas mengatakan jika Bali harus punya 4 anak minimal.
“Kalau tidak bisa lahirkan 4 anak maka nama Ketut dan Nyoman akan punah di Bali. Tidak perlu menunggu 50 tahun atau 100 tahun, tetapi 10 sampai 20 tahun ke depan dua mana ini akan hilang. Jadi Bali harus tetap 4 anak minimal,” ujarnya.
Dalam program Road to Campus, Koster berbicara dengan sangat lugas bahwa tagline KB di Bali harus berubah. Sebab Bali harus minimal 4 anak. Hal ini dilakukan demi Bali, demi manusia Bali, demi adat dan budaya Bali.
Menurut Koster, saat ini nama Ketut di Bali tinggal 6% dari total penduduk di Bali yang jumlahnya hanya 4,3 juta jiwa. Sementara nama Nyoman di Bali tinggal 18% dari 4,3 juta jiwa.
Dalam pembicaraan di berbagai kampus di Bali, Koster selalu absen dengan memanggil dan minta mengacungkan tangan mana yang bernama Ketut dan Nyoman. Faktanya hanya sedikit. Para mahasiswa dan dosen yang nama Ketut dan Nyoman diminta tampil ke depan untuk diberikan uang sebesar Rp 300 ribu. Dan ini dilakukan secara rutin di seluruh kampus di Bali.
Bahkan, bila ia terpilih kembali menjadi Gubernur Bali periode 2024-2029, Koster akan memberikan insentif khusus kepada keluarga yang melahirkan Ketut dan Nyoman.
Koster juga secara lugas menjelaskan jika warga Bali saat ini tidak bisa bisa melahirkan anaknya hingga mencapai 4 orang.
“Orang tua kita di zaman dulu, hidupnya miskin, makannya susah, rumahnya sederhana, tapi bisa melahirkan banyak anak. Sekarang malah terbalik. Hidupnya enak, dijamin pemerintah, pendidikan murah, tetapi banyak keluarga, banyak pasangan muda yang tidak ingin punya anak, atau mereka tidak mau banyak anak. Di daerah lain di Indonesia, ini dianggap sukses besar. Tetapi di Bali ini adalah kegagalan besar,” ujarnya.
Makanya tagline KB sekarang harus berubah. Bukan hanya dua anak, tetapi anak laki dan perempuan itu sama saja. Dan di Bali wajib minimal 4 anak. (Aci/N-01)
