Bareskrim Polri Periksa Kasus Dugaan Penggelapan Dana oleh Pejabat Sidoarjo

PENYIDIK Bareskrim Mabes Polri tengah melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah saksi kasus dugaan penggelapan dana Rp28 miliar yang melibatkan Bupati Sidoarjo Subandi.

Pemeriksaan intensif dilakukan setelah Bareskrim Polri resmi menaikkan status perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan.

Nama-nama yang telah dipanggil untuk memberikan keterangan antara lain Subandi Mulyono, Muhammad Rafi Wibisono, dan Rino Suwantoko.

Dimas Yemahera Al-Farouq, kuasa hukum pelapor Rahmat Muhajirin mengonfirmasi, peningkatan status hukum tersebut berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang diterima timnya.

​”Penyidik sedang melakukan pemeriksaan maraton. Fokus utamanya adalah menelusuri aliran serta penggunaan dana Rp28 miliar yang ditransfer klien kami ke rekening PT Jaya Makmur Raffi Mandiri,” kata Dimas kepada awak media Sidoarjo, Minggu sore (12/4).

BACA JUGA  Bupati Sidoarjo Temukan Produk Kadaluwarsa saat Sidak

Pengembangan proyek properti

Dimas menegaskan, uang kliennya tersebut merupakan transaksi business to business (B2B) untuk pengembangan proyek properti. Transaksi itu dilakukan saat Subandi menjabat sebagai Plt Bupati Sidoarjo.

Dimas membantah spekulasi yang menyebutkan dana tersebut berkaitan dengan sokongan politik atau dana Pilkada.

​Dimas menjelaskan, jika ditemukan bukti dana tersebut dialihkan untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan pemilik modal, maka unsur pidana penggelapan telah terpenuhi.

Lebih lanjut dia mengisyaratkan adanya peluang pengembangan kasus ke ranah tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal ini merujuk pada jabatan Subandi yang kala itu menjabat sebagai pejabat publik.

​”Ada indikasi ke arah gratifikasi atau pungli jika ditemukan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, jika aliran dana disamarkan, penyidik bisa masuk ke delik TPPU,” tambah Dimas.

BACA JUGA  Lantik 80 Kepala Desa, Bupati Sidoarjo Tegaskan tidak Ada Lagi Sekat Politik

Laporan balik

​Terkait perselisihan hukum ini, Dimas juga mengungkapkan bahwa laporan balik yang sebelumnya dilayangkan pihak Subandi terhadap kliennya di Polda Jawa Timur telah resmi dihentikan. Keputusan tersebut diambil setelah pihak kepolisian melakukan gelar perkara.

​”Laporan di Polda Jatim sudah tidak dilanjutkan. Saat ini fokus sepenuhnya ada di Bareskrim Polri. Kami akan terus mengawal proses ini hingga fakta-fakta terbuka secara terang benderang,” kata Dimas. (OTW/M-01)

Related Posts

Polda Jateng Bongkar Jaringan Judi Togel Lintas Wilayah

Polda Jawa Tengah mengungkap jaringan perjudian jenis togel yang beroperasi di Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, dan Kota Semarang. Pengungkapan ini menyasar sejumlah peran dalam praktik perjudian, mulai dari pengepul kupon,…

Polda Jateng Ungkap Peredaran Miras Ilegal di Karimunjawa

POLDA Jawa Tengah berhasil mengungkap pelanggaran pelayaran dan peredaran minuman keras tanpa izin di wilayah Karimunjawa, Kabupaten Jepara. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 2.604 botol minuman keras berbagai merek, kapal…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Mahasiswa UNY Kembangkan E-Modul IPA Responsif Gender

  • October 20, 2026
Mahasiswa UNY Kembangkan E-Modul IPA Responsif Gender

Pulihkan Mental Pemain U-18, Persib Terus Lakukan Pendampingan

  • October 20, 2026
Pulihkan Mental Pemain U-18, Persib Terus Lakukan Pendampingan

Polda Jateng Bongkar Jaringan Judi Togel Lintas Wilayah

  • October 20, 2026
Polda Jateng Bongkar Jaringan Judi Togel Lintas Wilayah

Polda Jateng Ungkap Peredaran Miras Ilegal di Karimunjawa

  • October 20, 2026
Polda Jateng Ungkap Peredaran Miras Ilegal di Karimunjawa

Aksi Demo Mahasiswa di Bandung Tuntut Prabowo-Gibran Mundur

  • October 20, 2026
Aksi Demo Mahasiswa di Bandung Tuntut  Prabowo-Gibran Mundur

Kalog Target Angkut CPO 200 Ribu Ton per Tahun

  • October 20, 2026
Kalog Target  Angkut CPO 200 Ribu Ton per Tahun