KEJUTAN dibuat Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau presidential threshold 20%. Hal tersebut diputuskan dalam sidang perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 yang digelar Kamis (2/1/2025).
Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo terkait perkara 62/PUU-XXI/2023. “Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Suhartoyo.
Sebelumnya MK selalu menolak gugatan soal presidential threshold. Pasal 22 UU Nomor 7 Tahun 2017 sendiri berbunyi:
“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya.”
Meski disetujui putusan itu juga diwarnai dengan dissenting opinion atau pendapat berbeda dari dua hakim. Mereka adalah Anwar Usman dan Daniel Yusmic P Foekh. Anwar Usman dan Daniel menilai pengujian Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 telah dimohonkan sebanyak 33 kali. (*/N-01)
