Kebijakan Perang Tarif Donald Trump Bisa Jadi Ancaman Ekonomi Global

KEBIJAKAN perang tarif dan keinginan pencaplokan wilayah negara lain yang dilontarkan Donlad Trump dapat mengganggu stabilitas ekonomi global dengan meningkatkan ketidakpastian perdagangan. Bahkan iklim investasi juga mungkin akan terganggu, karena investor cenderung menghindari risiko.

Perang tarif dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Karena, keanggotaan penuh Indonesia di BRICS berpotensi menaikkan nilai tawar Indonesia dalam menghadapi kebijakan proteksionis Amerika Serikat di masa pemerintahan kedua Trump.

Donald Trump yang akan dilantik 20 Januari mendatang, banyak melontarkan pernyataan yang mengusik masyarakat internasional. Mulai dari keinginannya untuk mencaplok Greenland yang saat ini menjadi bagian dari Denmark dengan ancaman akan mengenakan tarif yang lebih tinggi kepada Denmark jika mencegah Greenland bergabung dengan Amerika Serikat.

Donald Trump yang memenangi pemilihan presiden Amerika Serikat melontarkan keinginannya untuk menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51 Amerika Serikat.

BACA JUGA  Resmi Bantu Iran, Houthi Serang Israel dengan Rudal Balistik

Tekan aktivitas produksi

Tak hanya itu, Donald Trump juga melontarkan keinginannya yang akan menyebabkan terjadinya perang tarif. Kebijakan perang tarif yang akan dikenakan oleh Donald Trump itu berpotensi akan menekan aktivitas produksi di negara-negara produsen utama seperti Tiongkok, Meksiko, dan Kanada.

Kondisi tersebut bisa menghambat Indonesia untuk menuai manfaat dari keanggotaan BRICS atau kelompok dari negara-negara yang semula hanya beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan.

Adanya kebijakan perang tarif dapat mengganggu stabilitas ekonomi global dengan meningkatkan ketidakpastian perdagangan. Bahkan iklim investasi juga mungkin akan terganggu, karena investor cenderung menghindari risiko.

Perang tarif dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Karena, keanggotaan penuh Indonesia di BRICS berpotensi menaikkan nilai tawar Indonesia dalam menghadapi kebijakan proteksionis Amerika Serikat di masa pemerintahan kedua Trump.

BACA JUGA  Penembakan Gangggu Kampanye Trump di Pennsylvania

Perkuat kerja sama

Untuk itu pemerintah Indonesia dapat memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi dengan para anggota BRICS lainnya sehingga bisa mengembangkan pasar lebih jauh. Bergabung dengan BRICS diharapkan bisa meningkatkan postur kekuatan dan daya saing Indonesia di kancah global.

Di sisi lain, kebijakan Trump tersebut juga berisiko pada pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, karena terganggunya aliran investasi dan perdagangan terganggu akibat perang tarif. Karena itu perlu adanya penguatan dasar-dasar ekonomi, termasuk menjaga tingkat inflasi dan meningkatkan cadangan devisa negara.

Ditambah lagi, kebijakan perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok, Meksiko, dan Kanada tentu akan memberikan peluang, tetapi juga terdapat adanya tantangan bagi ekonomi Indonesia.

BACA JUGA  AS Ingin India dan Pakistan Hindari Konflik di Khasmir

Perlu inovasi

Jika tarif tinggi dikenakan pada produk Tiongkok, misalnya Indonesia dapat menawarkan alternatif produk. Namun, jika kebijakan Donald Trump membuat ekonomi global melambat, permintaan untuk produk alternatif itu juga bisa turun.

Inovasi adalah kata kunci untuk membuat produk Indonesia semakin berkualitas sehingga daya saing global juga meningkat. (AGT/N-01)

(Prof. Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada)

Dimitry Ramadan

Related Posts

Harga Kebutuhan Barang Pokok di Jabar Mulai Turun

HARGA kebutuhan barang pokok di Jawa Barat terpantau mulai turun pasca-Idulfitri 2026. Penurunan tersebut terjadi karena pasokan stabil, permintaan yang kembali normal dan berbagai langkah pengendalian harga dari Pemprov Jabar..…

Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK

IMBAS dari aturan yang  menyebutkan batas belanja gaji pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ribuan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) terancam diberhentikan. Saat mengomentari…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Penalti Marin Petkov Pupus Impian Indonesia Juarai FIFA Series

  • March 30, 2026
Penalti Marin Petkov Pupus Impian Indonesia Juarai FIFA Series

Satu Personel RI di UNIFIL Gugur, Menlu Sampaikan Duka

  • March 30, 2026
Satu Personel RI di UNIFIL Gugur, Menlu Sampaikan Duka

Dinkes Temukan 30 Anak Positif Campak di Tasikmalaya

  • March 30, 2026
Dinkes Temukan 30 Anak Positif Campak di Tasikmalaya

Harga Kebutuhan Barang Pokok di Jabar Mulai Turun

  • March 30, 2026
Harga Kebutuhan Barang Pokok di Jabar Mulai Turun

Dua Korban Terseret Arus di Cianjur Ditemukan Meninggal

  • March 30, 2026
Dua Korban Terseret Arus di Cianjur Ditemukan Meninggal

UIN Sunan Kalijaga Masuk Ranking V Bidang Hukum Versi Scimago

  • March 30, 2026
UIN Sunan Kalijaga Masuk Ranking V  Bidang Hukum Versi Scimago