PT PLN (Persero) berhasil memberikan penghematan bagi nelayan di Tapanuli Tengah lewat bantuan penyediaan 4 unit Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU). Inovasi PLN bagian dari program Electrifying Marine ini pun terbukti mampu memangkas biaya operasional melaut para nelayan hingga 70 persen.
Electrifying Marine adalah penggunaan atau peralihan pemanfaatan listrik untuk kegiatan operasional di bidang maritim, salah satunya dengan menggunakan SPLU. Melalui program ini membuat nelayan bisa mempercepat proses bongkar muat hasil laut kapal nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Sebelum adanya SPLU, proses bongkar muat ikan harus menyalakan mesin yang memerlukan penggunaan bahan bakar untuk penerangan. Hutagalung, salah satu pemilik kapal nelayan mengaku bersyukur dengan adanya bantuan SPLU dari PLN.
“Setelah menggunakan SPLU, kami tidak perlu menyalakan mesin karena tinggal colok saja untuk penerangan kapal selama proses bongkar muat ikan. Sehingga dapat menekan biaya operasional untuk membeli bahan bakar. Penggunaan SPLU terbukti dapat menurunkan biaya operasional hingga 70 persen,” ungkap Hutagalung.
Dukungan dari PLN
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, program Electrifying Marine PLN merupakan bentuk komitmen PLN dalam meningkatkan produktivitas di sektor maritim. Kehadiran listrik andal PLN membuat operasional para nelayan menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan.
”Lewat electrifying marine berupa penyediaan SPLU ini kami ingin turut berkontribusi dalam mendorong produktivitas melalui penghematan para pelaku usaha di bidang maritim dan mengoptimalkan aktivitas pelabuhan. Program ini juga membuat kegiatan usaha dari pelaku bisnis menggunakan energi yang hijau,” ujar Darmawan.
General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara Saleh Siswanto mengatakan, SPLU dapat menunjang sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Sehingga aktivitas bongkar muat hasil laut di dermaga dapat berjalan lebih efisien.
“SPLU dalam program Electrifying Marine merupakan inovasi PLN yang merupakan wujud dari transformasi PLN guna meningkatkan pelayanan listrik yang lebih mudah, terjangkau, andal dan bersih untuk nelayan dan para pelaku usaha,” ucap Saleh.
Saleh menegaskan pihaknya akan terus mendorong program Electrifying Marine dengan mengganti kebutuhan listrik kapal yang selama ini berbasis BBM. Sehingga, kapal-kapal yang berlabuh atau bersandar dapat menggunakan listrik PLN untuk lebih memudahkan aktivitas para nelayan.
“Hadirnya program ini dapat mendukung efisiensi biaya operasional untuk kapal-kapal yang bersandar. Baik kapal ikan, kapal pariwisata, dan lain-lain sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan roda ekonomi masyarakat sekitar,” tutup Saleh.
Ajukan PNM Rp3 T
Komisi VI DPR RI dalam agenda Rapat Kerja bersama Menteri BUMN, Rabu (10/7) menyetujui usulan PMN untuk PT PLN Rp3 triliun. Alokasi PMN tersebut guna mendukung langkah PLN dalam mencapai Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik (RDB) 100%di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Sarmuji mendukung penuh alokasi PMN untuk mendukungPLN melistriki masyarakat di daerah terpencil.“Kita (Komisi VI DPR RI) mendukung sepenuhnya tentang penguatan listrik desa, pemasangan jaringan listrik sampai ke pelosok-pelosok,” ujar Sarmuji.
Menteri BUMN Erick Thohir berharap lewat dukungan PMN, PLN dan perusahaan BUMN lainnya dapat memberikan manfaat lebih pada pertumbuhan ekonomi nasional.
“Bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi untuk pertumbuhan ekonomi ataupun hal-hal kebijakan yang menjaga pertumbuhan,” ujar Erick Thohir.
Dirut PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan, PLN bersama dengan Pemerintah berkomitmen penuh untuk menyediakan listrik hingga ke seluruh pelosok tanah air.
”Listrik saat ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Maka dari itu, bersama dengan Pemerintah, kami akan terus menggenjot pemerataan listrik sampai wilayah 3T ,” ujar Darmawan. (RO/E-5)
