MENTERI Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan komitmen Indonesia untuk memimpin kerja sama global dalam membangun pasar karbon berintegritas tinggi sebagai solusi menuju ekonomi hijau berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam High-Level Roundtable at Sustainable Business COP30 (SBCOP) bertajuk “Advancing Indonesia’s High-Integrity Carbon Market: Toward a Green, Resilient, and Inclusive Future” di São Paulo, Brasil.
Forum ini diinisiasi oleh Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dan dihadiri oleh pejabat tinggi Indonesia serta perwakilan organisasi internasional seperti Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM). Kegiatan ini menjadi langkah strategis memperkuat diplomasi iklim Indonesia menjelang COP30 di Belém, Brasil.
Pasar karbon berintegritas tinggi
Dalam sambutannya, Hanif menyampaikan bahwa Indonesia kini memasuki babak baru pengelolaan karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
Regulasi tersebut memperluas mekanisme perdagangan karbon nasional, termasuk pasar karbon sukarela, dan membuka peluang kolaborasi internasional berbasis integritas dan transparansi.
“KLH/BPLH berkomitmen memastikan setiap unit kredit karbon Indonesia memiliki nilai lingkungan yang nyata, terverifikasi, dan berintegritas tinggi. Ini bukan sekadar mekanisme pasar, melainkan jembatan hijau yang menghubungkan Indonesia dengan dunia,” ujar Hanif.
Sebagai tindak lanjut kebijakan NEK, Indonesia telah membuka perdagangan karbon sukarela internasional melalui Mutual Recognition Agreements (MRA) dengan lima lembaga kredit independen dunia, yakni Gold Standard for Global Goals, Global Carbon Council (GCC), Plan Vivo, Verra, dan Puro Earth.
Langkah ini memperluas ruang aksi mitigasi berbasis alam (nature-based) dan teknologi (technology-based), sekaligus memperkuat daya saing pasar karbon nasional di tingkat global.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menekankan pentingnya kemitraan global dan kepastian kebijakan untuk mendorong investasi karbon berintegritas.
“Indonesia membuka diri bagi investasi karbon internasional yang berlandaskan transparansi dan kredibilitas. Nilai ekonomi karbon harus memberi manfaat finansial sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
“Kegiatan ini adalah langkah nyata Indonesia membangun jembatan hijau antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas global,” tambahnya.
Undang investor dan pelaku pasar global
KLH/BPLH juga mengundang investor dan pelaku usaha global bergabung dalam Paviliun Indonesia di COP30 Belém, yang akan menampilkan forum seller meets buyer untuk mempertemukan penyedia dan pembeli kredit karbon berintegritas tinggi.
Sekitar 90 juta ton CO₂ ekuivalen (CO₂e) potensi kredit karbon dari sektor kehutanan, energi, industri, dan pengelolaan limbah akan dipresentasikan dalam paviliun tersebut mulai Senin (10/11/2025). Paviliun Indonesia akan menjadi etalase diplomasi hijau nasional, menampilkan proyek, mitra, dan inovasi berkelanjutan.
Selain itu, selama rangkaian COP30, KLH/BPLH memperkuat kerja sama bilateral melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) dengan The Royal Foundation dan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ) Inggris, untuk memperluas akses pendanaan serta transfer teknologi hijau.
“Pasar karbon bukan sekadar transaksi ekonomi, tetapi wujud kepemimpinan Indonesia dalam menghadirkan solusi nyata terhadap perubahan iklim global. Melalui kerja sama lintas negara, kita memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem karbon Indonesia,” tegas Hanif.
Dengan kehadiran aktif di COP30, KLH/BPLH menegaskan posisi Indonesia sebagai pembangun jembatan hijau dunia, memperkuat diplomasi iklim, membuka peluang investasi hijau, dan menempatkan Indonesia di garis depan transisi menuju ekonomi rendah emisi dan berkelanjutan. (*/S-01)
