WARGA Negara Indonesia harus merogoh kocek lebih dalam untuk biaya transportasi dibandingkan dengan masyarakat di banyak negara lain.
Data Kementerian Perhubungan mencatat, pengeluaran masyarakat Indonesia untuk transportasi mencapai 12,46% dari total biaya hidup bulanan, lebih tinggi dari standar Bank Dunia yang seharusnya tidak lebih dari 10%.
Menanggapi hal ini, Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Dwi Ardianta Kurniawan, menilai ada sejumlah faktor kompleks yang perlu dibenahi agar biaya transportasi bisa ditekan.
“Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai penting untuk mengurangi kemacetan, sehingga biaya perjalanan tidak membengkak,” ujar Dwi, Kamis (11/9).
Biaya transportasi bisa ditekan
Menurutnya ada empat langkah utama yang dapat ditempuh:
- Perencanaan permukiman yang matang
Akses yang dekat dengan pusat aktivitas akan mengurangi jarak tempuh, sehingga menekan konsumsi bahan bakar dan biaya operasional kendaraan. - Penyediaan angkutan umum terjangkau
Di kawasan padat, subsidi angkutan umum bisa lebih efektif karena tingkat penggunaannya tinggi. Namun di wilayah kurang padat, diperlukan insentif tambahan berupa akses halte, rute yang jelas, hingga interval keberangkatan yang singkat. - Integrasi antar moda transportasi
Inefisiensi biaya sering muncul akibat jarak tempuh panjang, jenis moda berbeda, dan konektivitas buruk. Dwi mencontohkan penerapan integrasi tarif TransJakarta, MRT, dan LRT di Jakarta dengan tarif maksimum Rp10.000 untuk perjalanan lintas moda selama tiga jam. - Digitalisasi pembayaran
Selain mempermudah transaksi, sistem pembayaran digital memungkinkan analisis pola perjalanan masyarakat secara transparan. “Ekosistem digital membuat proses bisnis lebih efisien dan membantu pengambilan keputusan strategis berbasis data,” jelas Dwi.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan biaya transportasi masyarakat Indonesia bisa ditekan sehingga lebih sesuai dengan standar internasional. (AGT/S-01)
