WAKIL Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyatakan pihaknya tengah melakukan pendataan sumur-sumur migas ilegal masyarakat. Hingga saat ini tercatat sudaha mencapai 33 ribu sumur.
Sumur tersebut terbanyak berada di Sumatra Selatan (Sumsel) 22 ribu sumur dan sisanya berada di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut) dan Jawa Tengah (Jateng). Untuk itu kementerian minta pemerintah daerah untuk mendata kembali, setelah itu baru dilihat usaha yang ada di masyarakat terwadahi dan baru dilakukan pembinaan.
“Bentuk keseriusan kami dalam mendata sumur-sumur migas ilegal ini dibuktikan dengan dibentuknya Dirjen Penegakan Hukum Kementrian ESDM. Dan tentu kita berharap nantinya tidak ada lagi tambang bersifat illegal. Bagi kegiatan tambang yang diusahakan masyarakat akan dibuatkan legalitasnya,” ujar Yuliot pada acara Wisuda Angkatan ke-4 Politeknik Energi dan Pertambangan (PEP) Bandung Rabu (13/8).
“Nantinya sumur migas masyarakat yang dikelola dalam bentuk badan usaha sehingga bisa dilakukan pembinaan oleh Kementerian ESDM, pemerintah pusat dan juga daerah,” lanjutnya.
Dibuat legalitas
Menurut Yuliot ada juga kegiatan ilegal masyarakat di bidang minerba yang nantinya akan diwadahi, dalam suatu wadah yang disebut wilayah pertambangan rakyat (WPR). Jadi masyarakat yang melaksanakan kegiatan tadi dibuatkan legalitasnya dan dilakukan pembinaan.
Sehingga pertambangan rakyat ini memberi kontribusi terhadap ekonomi masyarakat dan secara pertanggunjawaban, terkait teknik pertambangan bisa dibantu oleh Kementerian ESDM untuk memenuhi berbagai persyaratan termasuk dari aspek lingkungan.
Terkait wisuda yang dilakukan Politeknik PEP Bandung ini, Kementerian ESDM mendorong lahirnya tenaga-tenaga ahli di bidang pertambangan. Selama ini para pekerja di sektor pertambangan banyak yang tidak berlatar belakang dari pertambangan.
Pendidikan vokasi
Apalagi potensi sektor metalurgi diprediksikan akan terus berkembang di tengah program prioritas hilirisasi seluruh bidang oleh pemerintah.
“Oleh karena itu, kesiapan tenaga kerja di bidang pertambangan terutama metalurgi amat diperlukan dan mendorong pendidikan vokasi untuk mencetak lulusan yang menguasai masalah teknis dan praktis pertambangan dan energi. Hal ini karena tantangan ke depan itu membuat tata kelola di sektor pertambangan menjadi lebih baik,” jelasnya.
Direktur PEP Bandung, Imelda Eva Roturena Hutabarat menjelaskan, dari 62 mahasiswa yang diwisuda kali ini terdiri dari 24 orang dari Program Studi (Prodi) Teknologi Pertambangan, 24 orang dari Prodi Teknologi Geologi dan 14 orang dari Prodi Teknologi Metalurgi.
Prioritas nasional
Jadi keseluruhan program studi ini yang mendukung industri pertambangan yang terintegrasi dari hulu, batuan, sampai proses pengolahan serta pemurnian mineral di metalurginya. Pihaknya berharap dapat mendukung program prioritas nasional untuk hilirisasi peningkatan nilai tambah mineral dan batubara
“Untuk serapan lulusan PEP Bandung sendiri ada di atas 92 persen. Sejak berdiri di tahun 2019, baru empat angkatan yang diwisuda. Di angkatan pertama, lulusannya terserap 98 persen oleh industri. Tahun kedua, 99 persen. Tahun ketiga, karena baru lulus tahun kemarin, masih di angka 88 persen. Tahun ini harapan kami juga bisa mengikuti jejak pendahulunya itu di atas 92 persen rata-rata serapan di industri pertambangan,” paparnya.
Tinggi peminat
Imelda menambahkan, tahun ini peminat ke PEP Bandung bertambah dibanding pada saat pertama dibuka. Awalnya, banyak yang belum kenal apalagi untuk prodi Teknologi Metalurgi. Tapi seiring pengetahuan dan wawasan yang semakin gencar di media, sekarang cukup tinggi peminatnya.
Tahun ajaran ini, peminat PEP Bandung menembus 1800-an pendaftar, tapi hanya bisa mengambil 206 mahasiswa saja. Sebanyak 51 persennya dibiayai oleh perusahaan pertambangan di seluruh Indonesia, dan juga ada yang dibiayai pemerintah daerahnya.
Sisanya 49 persen berasal dari masyarakat umum. Artinya mereka bayar uang kuliah tunggal (UKT) sendiri sebesar Rp 7,7 juta per semester. (Rava/N-01)
