Dukung Swasembada Pangan, Polres Sragen Siapkan Lahan 15,8 Hektar

KEPOLISIAN resor Sragen bersama Kesatuan Pemangkuan Hutan ( KPH) Telawa dan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Sragen menyiapkan lahan seluas 15,8 hektar, sebagai dukungan untuk program swasembada pangan yang dicanangkan Pemerintah Pusat.

“Kami dari Polri mendukung kegiatan program swasembada pangan, khususnya Polres Sragen bertugas sebagai penggerak dan pendamping,” ujar Kapolres Sragen, AKBP Petrus Parningotan Silalahi kepada Mimbar Nusantara, Jumat (17/1/2025) di Sragen.

Menurutnya, dalam program 1 juta hektar yang direncanakan pemerintah, Polres Sragen sebenarnya mendapatkan target 10 hektar. Tapi hasil koordinasi dengan
DKP3 Sragen dan Perhutani ( KPH Telawa ) serta Lembaga Masyarakat Desa Hutan ( LMDH) Wono Makmur, bisa menyediakan 15,8 hektar milik Perhutani.

BACA JUGA  Program Swasembada Pangan Terkendala Ketersediaan Lahan

Lokasi lahan memanfaatkan petak 14 A-1 Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Juranggandul, BKPH Gemolong, yang berada si Dukuh Jonggolsari, Desa Brojol, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen.

“Lahan akan ditanami jagung dengan konsep tumpangsari. Dan pada 9 Januari lalu, Polres Sragen bersama Kepala DKP3 Sragen, Administratur KPH Telawa dan Ketua LMDH Wono Makmur serta unsur terkait, telah mengecek kesiapan lahan,” imbuh Petrus.

Rencananya, pada 21 Januari nanti dilaksanakan kegiatan penanaman serentak di luasan lahan yang disiapkan tersebut, dengan jagung jenis hibrida pioner.  (WID/N-01)

BACA JUGA  Pesantren Punya Potensi Besar Sumbang Swasembada Pangan

Dimitry Ramadan

Related Posts

Pemprov Jabar Sudah Terapkan WFH

WORK From Home (WFH) yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), setiap Kamis telah berjalan efektif. Sebab kinerja aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya dilihat dari kehadiran fisik…

Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK

IMBAS dari aturan yang  menyebutkan batas belanja gaji pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ribuan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) terancam diberhentikan. Saat mengomentari…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Pemprov Jabar Sudah Terapkan WFH

  • March 30, 2026
Pemprov Jabar Sudah Terapkan WFH

Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK

  • March 30, 2026
Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK

Menkes Gandeng China Cegah Tuberkulosis

  • March 29, 2026
Menkes Gandeng China Cegah Tuberkulosis

Polda DIY Raih Peringkat I Nasional dalam Rekayasa Lalu Lintas

  • March 29, 2026
Polda DIY Raih Peringkat I Nasional dalam Rekayasa Lalu Lintas

Pertamina Jaga Pasokan BBM dan LPG Sampai Arus Balik

  • March 29, 2026
Pertamina Jaga Pasokan BBM dan LPG Sampai Arus Balik

Pemkot Bandung Ikut Pemerintah Pusat Soal Kebijakan WFH

  • March 29, 2026
Pemkot Bandung Ikut  Pemerintah Pusat Soal Kebijakan WFH