PERMASALAHAN sampah dan mitigasi dampak kemarau panjang di wilayah Jawa Barat merupakan dua agenda yang perlu mendapat perhatian dan penanganan khusus, terutama oleh pemangku kebijakan di 27 kabupaten/kota.
Untuk menangani permasalahan itu Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melakukan rapat koordinasi penanganan persampahan serta mitigasi dampak kemarau panjang di wilayah Jabar 2026 di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes AD) pada Kamis (4/6).
Rakor dihadiri Kasad Jendral TNI Maruli Simanjuntak dan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, para bupati/walikota serta para Dandim melalui video conference.
Jangan tunggu bencana
“Rakor membahas dua agenda penting yang dalam waktu dekat akan dihadapi masyarakat di Jabar. Pertama, ancaman penumpukan sampah karena kapasitas TPA Sarimukti maksimal hanya akan mampu menampung sampah dalam waktu 6 bulan lagi.”
“Kedua, musim kemarau pada tahun ini akan cukup panjang karena munculnya El Nino. Jabar merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang akan terdampak oleh fenomena El Nino ektrem atau El Nino Godzila,” papar Dedi.
“Kita harus antisipasi dampak kemarau panjang ini, kekeringan bahkan kebakaran. Informasi dari BMKG, puncak kemarau di Jabar akan terjadi Agustus dan September. Saya meminta masukan dan informasi dari bupati walikota, memetakan penanganan masalah,” ucapnya.
Gubernur menyebut, langkah antisipasi harus sudah dilakukan secepatnya tanpa menunggu bencana muncul terlebih dulu.
Mendata wilayah
Oleh karena itu, ia mengajak TNI dan juga masyarakat lainnya yang peduli untuk bersama-sama mengantisipasi kemarau panjang dan permasalahan sampah. Langkah yang harus dilakukan secepatnya yaitu mendata wilayah yang selalu kesulitan air saat kemarau agar kebutuhan harian dan pertanian terpenuhi.
“Siapkan mobilisasi air dari sumber air menggunakan mobil tangki. Ini perlu dukungan dan kerjasama dengan TNI dan pengusaha air kemasan. Percepat pembangunan jaringan air bersih dan siapkan toren penampung air di setiap desa langganan kekeringan, harus sudah dimulai agar tidak ada rebutan air,” tandasnya.
Terkait penanganan sampah, gubernur mendukung rencana TNI untuk membangun pengolahan sampah berbasis waste to fuel. Melalui metode Pirolisis, sampah plastik akan diolah menjadi bahan bakar (BBM).
“Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat terancam tidak dapat membuang sampah ke TPA Sarimukti yang bakal penuh 6 bulan kedepan. Sehingga perlu berbagai upaya pengurangan pembuangan sampah dan pengurangan sampah eksisting yang menumpuk di TPA. Salah satunya melalui teknologi yang dipakai TNI,” ungkapnya.
Jangka pendek dan jangka panjang
Upaya yang sama lanjut gubernur, juga perlu dilakukan untuk wilayah Cirebon Raya, Bogor Raya dan Tasikmalaya. Upaya jangka pendek dengan sosialisasikan pengurangan sampah sejak dari rumah tangga dan jangka panjang dengan memanfaatkan teknologi, seperti waste to energy dan waste to fuel.
“Provinsi fokus di tiga hal pada APBD perubahan yakni jalan desa, PJU desa dan air bersih serta pengelolaan sampah,” imbuhnya.
Kasad Jenderal Maruli terkesan dengan gerak cepat Dedi Mulyadi, yang sudah melihat potensi masalah besar bakal terjadi karena permasalahan sampah dan kemarau panjang.
“Gubernur yang paling serius melakukan mitigasi masalah sampah dan ancaman kemarau. Kami laporkan jika TNI sudah membangun sedikitnya 500 titik distribusi air bersih, namun memang belum terdata dengan baik, kami akan segera lakukan pendataan untuk antisipasi kemarau khususnya di Jabar,” terangnya.
Keterlibatan TNI
Menurut Maruli, keterlibatan TNI dalam penanganan sampah tampak dari pembangunan waste to fuel di beberapa lokasi di Jabar, seperti di TPA Bantar Gebang dan TPA Sumur Batu Bekasi, TPA Galuga Bogor dan di TPA Sarimukti KBB.
Saat ini Waste to fuel di Sarimukti siap mengolah sebanyak 10 juta ton, atau hampir separuh dari kapasitas yang ada saat ini sebanyak 25 juta ton.
Pengolahan dengan insenerator bersuhu diatas 800 derajat celcius juga sudah mulai beroperasi di Ciwastra Kota Bandung pada bulan Mei lalu. Insinerator tersebut memiliki kapasitas pembakaran sebesar 800 ton per hari.
“Mau di Bogor, Tasik, Bandung, Karawang kita siap bangun lwaste to fuel. Tinggal kesiapan lahannya, pembangunan perlu waktu sekitar satu tahun,” ujarnya.
Pesisir Pantai Utara Jabar
Sementara itu Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani membenarkan kemarau panjang yang bakal terjadi di Jabar. Bahkan musim kemarau sudah mulai terjadi di wilayah pesisir pantai utara Jabar.
“Tahun ini kemarau datang lebih cepat, lebih panjang dan lebih kering karena fenomena El Nino. Bulan Juni ini di Pantura sudah terasa, dan bulan Juli hingga Oktober akan merata di Jabar, dimana puncaknya di bulan Agustus dan September,” bebernya.
Teuku menyebut, secara umum musim kemarau di Jabar akan berlangsung 3 sampai 7 bulan, sehingga tentunya diperlukan antisipasi kemungkinan bencana kekeringan. (zahra/M-01)
