BADAN Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan gerakan tanah di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), dipicu kombinasi kondisi geologi alamiah dan curah hujan tinggi. Kondisi tersebut masih berpotensi menimbulkan longsor susulan apabila hujan deras kembali terjadi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menjelaskan wilayah terdampak tersusun atas batuan gunung api tua yang telah mengalami pelapukan lanjut. Proses pelapukan ini menyebabkan daya ikat tanah melemah, terutama pada lereng dengan kemiringan sedang hingga curam yang banyak terdapat di kawasan tersebut.
Berdasarkan kajian teknis, infiltrasi atau peresapan air hujan ke dalam lapisan tanah yang telah melapuk meningkatkan tekanan air pori dan menurunkan kekuatan geser material lereng.
“Ketika gaya pendorong melampaui gaya penahan, pergerakan massa tanah tidak terhindarkan dan memicu longsoran berskala luas. Curah hujan tinggi sebelum dan saat kejadian menjadi faktor pemicu utama. Air hujan mempercepat kegagalan lereng yang sebelumnya sudah dalam kondisi kritis,” ujar Lana, Senin (26/1).
Ancaman longsor susulan
Data sementara mencatat sebanyak 114 jiwa terdampak dalam peristiwa tersebut. Sebanyak 21 orang berhasil diselamatkan, enam orang dilaporkan meninggal dunia, sementara puluhan lainnya masih dalam pencarian. Longsor juga menyebabkan kerusakan lahan dan permukiman serta mengganggu aktivitas warga di sekitar lokasi.
Badan Geologi juga menyoroti adanya struktur geologi berupa sesar dan rekahan di wilayah Bandung Barat. Struktur tersebut meningkatkan permeabilitas batuan, sehingga air lebih mudah meresap ke dalam lereng dan memperbesar potensi terbentuknya bidang gelincir.
Sebagai langkah mitigasi, masyarakat yang tinggal di sekitar lereng curam dan sempadan sungai diimbau segera mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Pemerintah daerah juga diminta memasang rambu kawasan rawan longsor dan meningkatkan sosialisasi terkait tanda-tanda awal pergerakan tanah.
“Keselamatan warga harus menjadi prioritas. Masyarakat diminta mematuhi arahan pemerintah daerah dan BPBD setempat, terutama selama musim hujan masih berlangsung,” tegasnya.
Sorotan Tata Ruang dan Kerusakan Lingkungan
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menilai rangkaian bencana alam sejak awal tahun—mulai dari banjir hingga longsor—tidak dapat dilepaskan dari persoalan kerusakan lingkungan dan tata ruang yang tidak terkendali.
Ia menyebut banjir terjadi hampir di berbagai wilayah Jawa Barat, seperti Bekasi, Karawang, Bandung, dan daerah lainnya. Salah satu penyebab utamanya adalah alih fungsi hutan dan lahan pertanian.
“Secara geografis, Jawa Barat merupakan wilayah pegunungan dengan aktivitas vulkanik dan curah hujan tinggi. Kondisi ini membuat tanah subur, tetapi juga rentan terhadap longsor jika tata ruang tidak dijaga ketat. Kebijakan lingkungan tidak boleh hanya baik di atas kertas, tetapi harus ditegakkan secara tegas,” ujarnya.
Ono secara khusus menyoroti kondisi daerah aliran sungai (DAS) Citarum, termasuk kawasan Bandung Barat dan Lembang, yang sejak lama menjadi fokus penanganan pemerintah. Namun, menurutnya, berbagai regulasi belum berjalan optimal.
Di kawasan hulu Citarum, termasuk titik nol sungai, hutan disebut telah banyak berubah menjadi kebun sayuran. Di Lembang, selain pertanian, sejumlah vila dan objek wisata juga berdiri di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya.
“Tragedi longsor di Desa Pasirlangu harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk menertibkan bangunan dan pemanfaatan lahan yang melanggar aturan, demi mencegah korban lebih banyak di masa mendatang. Pemerintah harus bertindak tegas,” tandasnya. (Rava/S-01)
