Di tengah tantangan perlambatan ekonomi nasional dan global, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) memasang target pendapatan daerah (PAD) sebesar Rp30,1 triliun. Target tersebut menjadi pijakan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, khususnya pada sektor-sektor pelayanan dasar masyarakat.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar, Asep Supriatna mengatakan target pendapatan itu telah disampaikan gubernur dan akan diarahkan untuk memperkuat sektor kesehatan, infrastruktur publik, pendidikan, pangan, lingkungan hingga perumahan.
“Kini Bapenda Jabar terus berkoordinasi dengan berbagai perangkat daerah guna merumuskan langkah strategis dalam mengamankan dan mengoptimalkan pendapatan daerah,” jelasnya.
Asep menambahkan, salah satunya dilakukan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar terkait pembahasan aset-aset strategis milik daerah, termasuk evaluasi ulang skema kerja sama pengelolaan aset dengan badan usaha. Terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi kinerja pendapatan daerah, termasuk perlambatan ekonomi global.
Koordinasi lintas organisasi
“Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih adaptif dalam mencari solusi agar pendapatan tetap optimal pada tahun depan,” terangnya.
Menurut Asep koordinasi lintas organisasi perangkat daerah juga mencakup pembahasan investasi, serapan tenaga kerja serta sektor-sektor lain yang saling berkaitan. Meski masing-masing OPD memiliki tugas dan kewenangan berbeda, kinerja yang dilakukan dinilai saling memengaruhi.
“Bersama OPD lain kami membahas banyak hal, mulai dari investasi hingga serapan tenaga kerja. Semua memiliki pemahaman bahwa kinerja OPD saling terkait, meskipun secara teknis jalur dan tanggung jawabnya berbeda,” bebernya.
Stimulus dan dana transfer
Selain mengoptimalkan potensi daerah, Pemprov Jabar kata Asep, juga terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh stimulus dan dana transfer yang proporsional. Pembahasan tersebut termasuk menyikapi dinamika dana bagi hasil yang berpotensi mengalami penurunan hingga sekitar Rp600 miliar per tahun.
Terkait realisasi pendapatan tahun berjalan, Asep menyebut proses pengumpulan dan evaluasi data masih berlangsung hingga akhir 2025. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk memetakan tantangan yang dihadapi sepanjang tahun ini.
“Tahun 2025 penuh tantangan, tidak hanya bagi Jabar, tetapi juga hampir seluruh daerah. Pemerintah daerah harus menyesuaikan kebijakan fiskal dengan dinamika kebijakan nasional,” imbuhnya.
Asep juga menyinggung kondisi industri otomotif nasional yang tengah menghadapi tekanan, yang turut berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Namun demikian, Bapenda Jabar tetap fokus beradaptasi dan mencari terobosan agar kinerja pendapatan daerah pada 2026 dapat tercapai secara maksimal. (zahra/N-01)
