PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung menghormati proses hukum yang sedang berlangsung terkait status Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan Anggota DPRD Rendiana Awangga yang kini menjadi tersangka.
“Proses tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan aparat penegak hukum dan berjalan secara independen. Prioritas kami adalah memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga dan layanan publik tidak terganggu,” tutur Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan Rabu (10/12) malam.
Menurut Farhan, Pemkot Bandung akan terus memperkuat langkah reformasi birokrasi dan pengawasan internal sebagai bagian dari komitmen menjaga integritas tata kelola pemerintahan.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk tidak berspekulasi dan mengikuti informasi resmi dari lembaga berwenang,” tegasnya.
Kewenangan penegak hukum
Farhan mengatakan, proses hukum ini sepenuhnya berada dalam kewenangan aparat penegak hukum dan mereka memberi ruang penuh bagi penyidik untuk bekerja secara independen dan profesional.
“Perkembangan ini tentu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, dan kami memahami betul kekhawatiran warga. Namun saya ingin menegaskan Pemerintahan Kota Bandung dalam kondisi stabil dan seluruh layanan publik berjalan normal tanpa gangguan,” jelasnya.
Farhan telah menginstruksikan Sekretaris Daerah (sekda) untuk memperkuat koordinasi internal dan memastikan seluruh perangkat daerah terus bekerja seperti biasa. Yang jelas kasus hukum ini tidak berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Karena itu, saya berharap masyarakat dapat melihat secara jelas pemisahan antara proses hukum yang berjalan dan tugas-tugas pemerintahan yang terus kami jalankan. Pemerintah Kota Bandung tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga,” tegasnya.
Reformasi birokrasi
Farhan menambahkan, sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, Pemkot Bandung mempercepat langkah reformasi birokrasi, memperkuat pengawasan internal serta memastikan seluruh SOP layanan publik dievaluasi dan diperbarui sesuai kebutuhan.
“Ini adalah momentum untuk membangun pemerintahan yang lebih kuat, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kami mengajak seluruh warga Bandung untuk tidak berspekulasi dan tetap menunggu informasi resmi dari aparat penegak hukum maupun pemerintah kota,” tandasnya.
Farhan juga meminta seluruh ASN untuk menjaga profesionalisme dan fokus pada tugas pelayanan publik. Pemkot Bandung kata dia akan terus bekerja untuk memastikan stabilitas, menjaga kepercayaan publik dan menghadirkan layanan yang lebih baik setiap hari.
Jaga stabilitas
Jalannya pemerintahan tidak terganggu dan seluruh program pembangunan tetap berjalan sesuai rencana. Dalam kondisi seperti ini, fokus adalah menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan layanan publik tidak terganggu.
“Sebagai respons atas perkembangan kasus hukum tersebut, Pemkot lebih memperkuat sistem pengawasan internal, mempercepat evaluasi atas area layanan publik yang memiliki potensi penyalahgunaan kewenangan serta meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah,” imbuhnya.
Termasuk kata Farhan, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), optimalisasi peran Inspektorat dan percepatan digitalisasi proses administrasi menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas di seluruh lini layanan.
Pemkot juga memastikan, layanan publik, terutama sektor kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan dan pelayanan dasar lainnya akan tetap berjalan tanpa hambatan. Mekanisme koordinasi harian telah diperkuat di bawah sekda untuk memastikan ritme pemerintahan tetap stabil dan responsif.
Jalin komunikasi dengan Pemprov
“Tanggung jawab kami adalah memastikan warga Bandung tetap mendapatkan layanan terbaik. Kami telah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan agar pelayanan di lapangan tidak terpengaruh oleh dinamika yang sedang terjadi,” pungkasnya.
Pemkot lanjut Farhan, terus membangun komunikasi yang erat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, instansi kementerian, serta aparat penegak hukum untuk menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan. Langkah ini diambil agar Pemkot semakin adaptif dalam menerapkan sistem kerja yang transparan, bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Melalui penguatan reformasi birokrasi dan langkah-langkah pengawasan yang lebih menyeluruh, pemkot menegaskan komitmennya untuk tidak berkompromi terhadap integritas dan akan terus berupaya membangun pemerintahan yang profesional, akuntabel, serta melayani warga Bandung secara berkelanjutan,” sambungnya. (zahra/N-01)
