Pemkot Bandung Dukung Kejari Usut Dugaan Korupsi

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung yang tengah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemkot Bandung tahun 2025.

Kepala Kejari Kota Bandung, Irfan Wibowo, sebelumnya menyampaikan bahwa proses penyidikan masih berlangsung dan hingga kini belum ada penetapan tersangka. Pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk Wakil Wali Kota Bandung Erwin, merupakan bagian dari tahapan penyidikan umum.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum dan tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apa pun.

“Pemkot Bandung berkomitmen menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kami menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum,” ujarnya, Jumat (31/10).

BACA JUGA  Kejari Samosir Eksekusi Uang Pengganti Kasus Korupsi Apbdesa

Farhan memastikan seluruh jajaran Pemkot Bandung bersikap kooperatif dan siap memberikan dukungan kepada tim penyidik, termasuk membuka akses terhadap data, dokumen, maupun informasi yang dibutuhkan.

“Kami percaya langkah hukum ini menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Ia juga mengimbau semua pihak untuk menghormati asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

“Mari bersama menjaga suasana kondusif agar pelayanan publik tetap optimal,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung Erwin membenarkan bahwa dirinya telah memenuhi panggilan Kejari untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Ia menegaskan kehadirannya bukan karena terlibat kasus korupsi.

“Saya tegaskan, saya tidak terkena OTT. Kehadiran saya di Kejari merupakan bentuk tanggung jawab moral dan dukungan terhadap upaya penegakan hukum,” ujarnya.

BACA JUGA  Farhan: Warga Kota Bandung Terdampak PBI Tetap Bisa Berobat

Erwin menambahkan, dirinya berkomitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemkot Bandung.

“Setiap proses hukum harus dihormati sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tuturnya. (Rava/S-01)

 

Siswantini Suryandari

Related Posts

Lagi, DKPP Kota Bandung di Undang ke Milan Paparkan Program Buruan SAE

PEMERINTAH Kota Bandung kembali menegaskan posisinya sebagai pelopor tata kelola pangan perkotaan (urban food governance) di tingkat global. Hal itu dibuktikan dengan undangan resmi dari World Food Programme (WFP) dan Milan…

Pemkab Cianjur Dorong BUMD Perkuat Kemandirian Fiskal

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Jawa Barat, terus mendorong badan usaha milik daerah (BUMD) agar berinovasi. Terutama untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah berbagai kebijakan anggaran saat ini. Salah satunya…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Gol Barros Antar Kemenangan Persib

  • July 25, 2026
Gol Barros Antar Kemenangan Persib

15 Santri Dapat Beasiswa Kuliah ke Luar Negeri

  • July 25, 2026
15 Santri Dapat Beasiswa Kuliah ke Luar Negeri

Perluas Kemitraan, Kalog Express Dorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

  • July 25, 2026
Perluas Kemitraan, Kalog Express Dorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Tiga Mahasiswa Asing Ikut Wisuda UPN Veteran Yogyakarta

  • July 25, 2026
Tiga Mahasiswa Asing Ikut Wisuda UPN Veteran Yogyakarta

Lagi, DKPP Kota Bandung di Undang ke Milan Paparkan Program Buruan SAE

  • July 25, 2026
Lagi, DKPP Kota Bandung di Undang ke Milan Paparkan Program Buruan SAE

Pemkab Cianjur Dorong BUMD Perkuat Kemandirian Fiskal

  • July 25, 2026
Pemkab Cianjur Dorong BUMD Perkuat Kemandirian Fiskal