DPW Muhammadiyah Kalsel Siap Tarik Dana Disimpan di BSI

RENCANA penarikan dana Muhammadiyah di Bank Syariah Indonesia (BSI) juga akan dilakukan di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Ya sesuai dengan surat edaran Pengurus Pusat Muhammadiyah (PPM) semua dana di daerah akan ditarik. Selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan semua Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang ada di Kalsel,” ungkap Ketua DPW Muhammadiyah Kalsel, Ridhahani Fidzi, Jumat (21/6).

Hal senada juga dikemukakan Pengurus Wilayah Muhammadiyah lainnya yang juga Dosen Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB), Adriani mengatakan untuk dana perguruan tinggi Muhammadiyah atau sektor pendidikan akan dialihkan ke bank syariah swasta. “Sesuai instruksi PP Muhammdiyah dan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, dana akan kami alihkan ke bank syariah swasta yang bekerjasama,” ujarnya.

BACA JUGA  BSI Raih Sertifikasi Internasional ISO 22301:2019

Belum dipastikan kapan dana simpanan Muhammadiyah di BSI ini akan ditarik. Baik Ridhahani maupun Adriani juga enggan membocorkan berapa dana Muhammadiyah yang ada di BSI Kalsel.

Namun informasi dihimpun MN menyebutkan dana total milik kepengurusan Muhammadiyah termasuk AUM bidang pendidikan, sosial, ekonomi dan kesehatan cukup besar mencapai ratusan miliar rupiah.

Seperti diketahui Muhammadiyah yang merupakan salah satu organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia, beberapa waktu lalu memutuskan untuk menarik seluruh dananya dari PT Bank Syariah Indonesia (BSI).

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Anwar Abbas mengatakan penempatan dana Muhammadiyah terlalu terkonsentrasi di BSI. Hal ini menyebabkan bank-bank syariah lain kesulitan bersaing dengan margin yang ditawarkan BSI. (DS/S-01)

BACA JUGA  Haedar Nashir: Pendidikan Berperan Membangun Budaya dan Peradaban

Siswantini Suryandari

Related Posts

Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK

IMBAS dari aturan yang  menyebutkan batas belanja gaji pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ribuan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) terancam diberhentikan. Saat mengomentari…

Polda DIY Raih Peringkat I Nasional dalam Rekayasa Lalu Lintas

KORLANTAS Polri menetapkan operasi bersandi Operasi Ketupat Progo 2026 Polda DIY sebagai yang terbaik. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat yang dirilis oleh Korlantas Polri, Polda DIY menduduki peringkat pertama dalam kategori…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK

  • March 30, 2026
Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK

Menkes Gandeng China Cegah Tuberkulosis

  • March 29, 2026
Menkes Gandeng China Cegah Tuberkulosis

Polda DIY Raih Peringkat I Nasional dalam Rekayasa Lalu Lintas

  • March 29, 2026
Polda DIY Raih Peringkat I Nasional dalam Rekayasa Lalu Lintas

Pertamina Jaga Pasokan BBM dan LPG Sampai Arus Balik

  • March 29, 2026
Pertamina Jaga Pasokan BBM dan LPG Sampai Arus Balik

Pemkot Bandung Ikut Pemerintah Pusat Soal Kebijakan WFH

  • March 29, 2026
Pemkot Bandung Ikut  Pemerintah Pusat Soal Kebijakan WFH

Kalog Berkomitmen Perkuat Distribusi Energi Nasional

  • March 29, 2026
Kalog Berkomitmen Perkuat Distribusi Energi Nasional