PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung melibatkan tim khusus bersama 80 puskesmas di seluruh kecamatan untuk memastikan makanan pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) aman dikonsumsi siswa.
Pemkot Bandung juga memperketat pengawasan makanan pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menyusul meningkatnya kasus keracunan di sejumlah daerah Jawa Barat.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin kasus keracunan MBG terjadi di Bandung. Setiap makanan wajib melalui proses pengolahan dan penyajian sesuai standar kesehatan sebelum disalurkan ke sekolah.
“Sejak awal MBG berjalan, pengawasan sudah dilakukan. Namun dengan tren kasus keracunan yang meningkat, kami menambah intensitas pembinaan dan pengawasan,” ujar Sony, Senin (29/9).
Saat ini terdapat 98 dapur penyedia MBG di Kota Bandung, dengan 87 dapur masih aktif beroperasi. Seluruh dapur tengah menjalani proses sertifikasi, namun tetap diizinkan beroperasi dengan pendampingan langsung dari petugas kesehatan. Pengawasan meliputi kebersihan dapur, cara pengolahan, penyajian, hingga pengelolaan sampah.
Sony mengungkapkan, setiap hari sekitar 260 ribu porsi makanan diproduksi. “Volume produksi yang besar menjadi tantangan tersendiri. Pengawasan tidak boleh kendor karena ini menyangkut kesehatan puluhan ribu anak,” katanya.
Di sisi lain, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Aswan Asep Wawan, meminta agar dapur MBG segera dilengkapi fasilitas, disertifikasi, dan ditata ulang distribusinya. Menurutnya, masih banyak dapur yang belum memenuhi standar kelayakan higienitas dan distribusi makanan yang belum efektif.
“Aspek distribusi harus diperhatikan. Jika perjalanan lebih dari satu jam, makanan berisiko basi. Penempatan dapur sebaiknya disesuaikan dengan jumlah sekolah dan fasilitas kesehatan di tiap wilayah agar layanan lebih optimal,” tegasnya. (Rava/S-01)
