Pemkot Bandung Dukung Pelatihan Dapur SPPG Program MBG

PEMERINTAH Kota Bandung mendukung pelatihan pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NHI Bandung.

Pelatihan diikuti oleh 1.600 siswa Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai bagian dari program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menegaskan komitmen Pemkot Bandung untuk memfasilitasi segala kebutuhan penyelenggaraan pelatihan yang digagas oleh pemerintah pusat.

“Alhamdulillah, kami mendukung apapun kebijakan dari pusat. Mulai dari tempat, lahan, hingga kebijakan akan kami support full,” ungkapnya.

Erwin juga menyatakan kekagumannya terhadap kesiapan dan profesionalitas para peserta. Ia telah melihat langsung cara memasak, menata dan menyajikan makanan dijalankan profesional.

“Program ini sangat relevan dengan kebutuhan Kota Bandung yang saat ini memiliki 37 unit dapur SPPG yang melayani kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak,” tuturnya.

BACA JUGA  BPBD Bandung Petakan Wilayah Rawan Bencana Masuki Musim Penghujan

Erwin berharap para calon kepala dapur dari SPPI dapat meningkatkan kualitas layanan tersebut, sehingga pelaksanaan MBG di lapangan berjalan aman dan tertib.

Pengawasan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan akan dilakukan secara penuh. Jangan sampai terulang kejadian yang tidak diinginkan seperti kemarin.

“Saya melihat peran dapur SPPG bukan hanya sebagai tempat memasak, tetapi sebagai ujung tombak pemenuhan gizi anak bangsa,” kata Erwin.

Menurutnya  dapur adalah garda depan ketahanan pangan. “Maka harus dikelola oleh tenaga yang kompeten, dan pelatihan seperti ini adalah langkah yang sangat strategis,” sambungnya.

Pelatihan berlangsung dari 11-24 Juni dengan pendekatan praktik langsung.

Poltekpar NHI Bandung menjadi tuan rumah karena rekam jejaknya sebagai institusi pendidikan pariwisata tertua dan berpengalaman di Indonesia.

BACA JUGA  Tim Dosen Unsil Beri Pelatihan Transformasi Digital untuk Guru Bahasa Indonesia SMK

Rektor Poltekpar NHI Bandung, Anwari Masatip menjelaskan bahwa pelatihan dirancang secara intensif dan berbasis kompetensi awal.

Mulai dari pemilahan bahan baku, pengolahan, penyajian, hingga pembersihan. Ini semua bagian dari pembentukan kepala dapur yang mumpuni.

“Sinergi ini memperlihatkan bahwa pendidikan vokasi bisa beriringan membangun SDM unggul. Kami mendukung penuh, karena penguatan gizi juga bagian dari ketahanan nasional,” ujarnya. (Rava/S-01)

Siswantini Suryandari

Related Posts

Pemprov Jabar Klaim Jumlah Anak tidak Sekolah Turun 32,37 Persen Sepanjang 2026

JUMLAH anak tidak sekolah (ATS) di Jawa Barat diklaim  turun sepanjang 2026. Hingga 20 November 2026, jumlah ATS di Jawa Barat sebanyak 437.984 orang. Angka tersebut turun 32,37 persen atau…

KSP Sebut IPM Garut di Bawah Rata-rata Provinsi Jawa Barat

PELAKSANA Tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan, Ariyo Windutomo, menyoroti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut pada 2025 yang berada di angka 70,67. Angka tersebut masih di bawah rata-rata Provinsi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Pemprov Jabar Klaim Jumlah Anak tidak Sekolah Turun 32,37 Persen Sepanjang 2026

  • November 21, 2026
Pemprov Jabar Klaim Jumlah Anak tidak Sekolah Turun 32,37 Persen Sepanjang 2026

KSP Sebut IPM Garut di Bawah Rata-rata Provinsi Jawa Barat

  • November 21, 2026
KSP Sebut IPM Garut di Bawah Rata-rata Provinsi Jawa Barat

Diduga Pelaku TPPO Anak Lewat MiChat di Hotel, Seorang Pria Ditangkap Polisi

  • November 21, 2026
Diduga Pelaku TPPO Anak Lewat MiChat di Hotel, Seorang Pria Ditangkap Polisi

Diberi Nilai Tinggi Ombudsman, Wagub Jabar Siap Berbenah

  • November 21, 2026
Diberi Nilai Tinggi Ombudsman, Wagub Jabar Siap Berbenah

Jaga Suasana Kondusif, KDM Bakal Jembatani Produsen BYD dengan Warlok

  • November 21, 2026
Jaga Suasana Kondusif, KDM Bakal Jembatani Produsen BYD dengan Warlok

UMP Jabar 2027 Rp3 Juta, Tunggakan Kenaikan UMSK Wajib Dibayar

  • November 21, 2026
UMP Jabar 2027 Rp3 Juta, Tunggakan Kenaikan UMSK Wajib Dibayar