Bupati Humbahas Bersinergi Dukung Program MBG

BUPATI Humbang Hasundutan, Oloan P. Nababan, menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait sinergi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (19/6), di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara.

Penandatanganan dilakukan bersama seluruh kepala daerah se-Sumut, sebagai bentuk dukungan terhadap Program Indonesia Emas 2045.

Program MBG merupakan agenda nasional yang bertujuan meningkatkan ketahanan gizi anak-anak melalui pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. BGN menjadi penggerak utama program ini, didukung lembaga negara lainnya dengan arsitektur digital yang memastikan efektivitas dan transparansi penggunaan anggaran.

Wilayah percontohan

Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam Term of Reference (ToR) menyampaikan harapannya agar Sumatera Utara menjadi wilayah percontohan implementasi MBG. “Kita ingin memastikan anak-anak kita tumbuh sehat, cerdas, dan unggul sebagai bekal menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

BACA JUGA  Genjot Program MBG, Jateng Siap Tambah 105 SPPG

Di tingkat provinsi, saat ini telah berdiri 65 titik SPPG dari total target 1.762 titik, menjangkau lebih dari 141 ribu penerima manfaat. Sementara di Kabupaten Humbang Hasundutan, dari target 28 titik, baru terealisasi tiga lokasi SPPG dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 7.861 orang.

Pemkab Humbahas menyatakan kesiapan memperluas jangkauan SPPG dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. “Kami menyambut baik dan siap mendukung penuh keberlanjutan program ini,” kata Bupati Oloan.

MoU ini menjadi penanda komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan generasi unggul melalui intervensi gizi yang terintegrasi dan berkelanjutan. (Satu/N-01)

BACA JUGA  Cegah Keracunan Menu MBG, BGN Intensifkan Pelatihan

Dimitry Ramadan

Related Posts

Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK

IMBAS dari aturan yang  menyebutkan batas belanja gaji pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ribuan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) terancam diberhentikan. Saat mengomentari…

Polda DIY Raih Peringkat I Nasional dalam Rekayasa Lalu Lintas

KORLANTAS Polri menetapkan operasi bersandi Operasi Ketupat Progo 2026 Polda DIY sebagai yang terbaik. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat yang dirilis oleh Korlantas Polri, Polda DIY menduduki peringkat pertama dalam kategori…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK

  • March 30, 2026
Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK

Menkes Gandeng China Cegah Tuberkulosis

  • March 29, 2026
Menkes Gandeng China Cegah Tuberkulosis

Polda DIY Raih Peringkat I Nasional dalam Rekayasa Lalu Lintas

  • March 29, 2026
Polda DIY Raih Peringkat I Nasional dalam Rekayasa Lalu Lintas

Pertamina Jaga Pasokan BBM dan LPG Sampai Arus Balik

  • March 29, 2026
Pertamina Jaga Pasokan BBM dan LPG Sampai Arus Balik

Pemkot Bandung Ikut Pemerintah Pusat Soal Kebijakan WFH

  • March 29, 2026
Pemkot Bandung Ikut  Pemerintah Pusat Soal Kebijakan WFH

Kalog Berkomitmen Perkuat Distribusi Energi Nasional

  • March 29, 2026
Kalog Berkomitmen Perkuat Distribusi Energi Nasional