Pejabat Harusnya Bahagia Rekreasi di Daerah Masing-masing

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan mestinya keluarga pejabat daerah harus bahagia berekreasi di daerah masing-masing, bukan pelesiran ke negara orang.

Hal itu menanggapi alasan Bupati Indramayu, Lucky Hakim, berlibur ke Jepang bersama keluarga saat libur Lebaran karena memenuhi janji kepada anak-anaknya.

“Saya jelasin Pak Lucky, memang kita ini adalah pejabat negara. Jadi karena pejabat negara terikat oleh peraturan negara. Walaupun itu keinginan anak-anak, hak kita untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anak kita, tapi kan bahagia tidak mesti di Jepang,” ungkap Dedi di Bandung Selasa (8/4).

Menurut Dedi, seharusnya keluarga pejabat itu mendapatkan kebahagiaan di daerahnya sendiri, bukan di negara orang lain.  Apabila  kotanya tidak seindah Jepang, bikin dong jadi seindah Jepang.

BACA JUGA  DPRD Jabar belum Bahas Anggaran Pendidikan Karakter Pelajar Bermasalah

“Saya ingin nanti para pejabat itu, coba ciptakan tempat-tempat menjadi tempat-tempat indah sehingga dia rekreasinya di wilayah kerjaannya masing-masing,” papar Dedi.

Dedi menambahkan meskipun keluarga Lucky Hakim datang dari kalangan artis, tapi harus sudah membiasakan diri sebagai pejabat publik yang terikat peraturan dan budaya.

Rekreasi di daerah masing-masing

Apalagi saat Lucky Hakim berlibur di Jepang bersama keluarganya, banyak masalah di Kabupaten Indramayu yang belum tuntas terutama saat musim mudik Lebaran.

“Selain infrastruktur yang perlu waktu untuk dibenahi, adalah yang nyapu koin. Itu saya sudah berkunjung ke situ jauh sebelum jadi gubernur. Ini kan kita harus cari rumusan bagaimana mereka berhenti nyapu koin,” ujar Dedi.

BACA JUGA  Dedi Mulyadi Tekankan Nilai Rasa dalam Peradaban Sunda

Terkait sanksi yang akan diberikan kepada Lucky Hakim, Dedi menerangkan hukuman maksimal yang bisa saja dijatuhkan kepada Bupati Indramayu tersebut bisa diberhentikan tiga bulan.

Kesalahan Lucky sudah jelas liburan ke Jepang tanpa izin dari gubernur dan Kementerian Dalam Negeri.

“Dirjen Kemendagri sudah memberikan surat untuk Lucky Hakim, sekarang kita tunggu saja pemeriksaan Dirjen, kesimpulannya seperti apa,” lanjutnya.

“Sanksi maksimal dari pelanggaran yang dilakukan Kemendagri bisa saja memberhentikan dari jabatannya selama tiga bulan, kita serahin pada Pak Mendagri,” ujar Dedi lagi. (Rava/S-01)

BACA JUGA  Fraksi PDIP Jabar Lakukan Walkout saat Rapat Paripurna

Siswantini Suryandari

Related Posts

Polda Jateng Utamakan Edukasi dalam Operasi Patuh Candi 2026

POLDA Jawa Tengah terus mengedepankan upaya preemtif dan preventif dalam Operasi Patuh Candi 2026 untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Melalui edukasi langsung, penyampaian imbauan, dan pembagian…

Turnamen Mini Soccer Cendrawasih Karsa Media Cup 2026, Perkuat Tradisi Kompetisi Antarmedia

PSSI Pers kembali menggelar turnamen mini soccer antarmedia bertajuk Cendrawasih Karsa Media Cup 2026 yang diikuti 16 tim dari berbagai media nasional. Memasuki edisi kelima, turnamen ini menjadi salah satu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Bekuk Melbourne Victory, Persib Kukuh di Puncak Klasemen ACL 2

  • October 28, 2026
Bekuk Melbourne Victory, Persib Kukuh di Puncak Klasemen ACL 2

Presiden Prabowo Terima Menlu Singapura di Hambalang

  • October 28, 2026
Presiden Prabowo Terima Menlu Singapura di Hambalang

Demi Keadilan, Jumlah Pemain Asiang di League Cup Dibatasi

  • October 28, 2026
Demi Keadilan, Jumlah Pemain Asiang di League Cup Dibatasi

Lulusan S2 UGM Diharap Bisa Berkontribusi Bagi Masyarakat

  • October 28, 2026
Lulusan S2 UGM Diharap Bisa Berkontribusi Bagi Masyarakat

Polda Jateng Utamakan Edukasi dalam Operasi Patuh Candi 2026

  • October 28, 2026
Polda Jateng Utamakan Edukasi dalam Operasi Patuh Candi 2026

Turnamen Mini Soccer Cendrawasih Karsa Media Cup 2026, Perkuat Tradisi Kompetisi Antarmedia

  • October 27, 2026
Turnamen Mini Soccer Cendrawasih Karsa Media Cup 2026, Perkuat Tradisi Kompetisi Antarmedia