PERNYATAAN Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tapanuli Utara, Nokman Simanungkalit, tentang jumlah 2.000 tenaga honorer di wilayahnya memicu polemik.
Banyak pihak mempertanyakan keakuratan angka tersebut dan meminta transparansi dari pemerintah daerah.
Ketua DPD LSM TOPAN RI Tapanuli Utara, Ranto Manullang, menilai angka yang disebutkan butuh klarifikasi.
“Sebanyak 2.000 tenaga honorer, di mana saja mereka bertugas? Jika tenaga pengajar honorer di SD dan SMP digaji melalui BOS, serta tenaga kesehatan dari BOK, lalu bagaimana dengan ribuan tenaga honorer lainnya?” kata Ranto.
Menurutnya, jumlah kecamatan di Tapanuli Utara hanya 15 kecamatan. Jika setiap kantor kecamatan memiliki 10 tenaga honorer, maka totalnya hanya 150 orang.
Ditambah dengan 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jika masing-masing memiliki 20 honorer, jumlahnya hanya 600 orang.
“Masih ada 1.250 tenaga honorer yang belum jelas di mana mereka ditempatkan. Apakah mungkin Satpol PP dan Pemadam Kebakaran berjumlah 1.750 orang? Ini harus ditelusuri lebih dalam,” tegas Ranto.
Buka data
LSM TOPAN RI pun mendesak Pemkab Tapanuli Utara membuka data rinci mengenai tenaga honorer tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi negatif di tengah masyarakat.
“Kami meminta pemerintah bersikap transparan. Jangan sampai tenaga honorer dijadikan alasan untuk kepentingan tertentu. Jika ada 2.000 tenaga honorer, harus dipublikasikan secara jelas agar publik tidak berasumsi negatif,” pungkasnya. (Satu/N-01)
