PEMERINTAH melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan membangun kembali rumah warga yang terbakar akibat konflik antar-kampung di Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal ini disampaikan oleh Kepala BNPB Suharyanto usai mengunjungi sekaligus berdialog dengan warga di Desa Bugalima bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Senin (25/11).
Konflik sosial mengakibatkan 52 rumah rusak, 2 orang meninggal dunia dan 4 orang luka-luka.
Hal disikapi serius oleh pemerintah melalui Rapat Tingkat Menteri pada 20 November lalu.
Dalam rapat tersebut, konflik ini ditetapkan sebagai Kondisi Keadaan Tertentu.
Dan memungkinkan penanganannya dapat dibiayai oleh BNPB.
Sebagai tindak lanjut hasil pertemuan juga telah disampaikan kepada Presiden melalui surat resmi untuk memperoleh persetujuan atau keputusan Presiden.
“Sehingga BNPB leluasa secara regulasi untuk membantu masyarakat yang terdampak meskipun bukan bencana alam tapi menjadi bencana sosial,” ujar Suharyanto, usai berdialog dengan warga.
Kepala BNPB juga menyebut akan membangun 52 rumah yang rusak dan akan rampung pengerjaannya secepat mungkin.
Terutama saat momentum perayaan Natal mengingat mayoritas warga terdampak beragama Katolik.
BNPB bersama BPBD akan mendorong pemenuhan kebutuhan warga terdampak yang kini mengungsi di rumah kerabat atau tetangga.
“Masih ada kurang lebih 52 kepala keluarga yang mengungsi di tetangga, saudaranya,” kata Suharyanto.
Ia meminta distribusi logistik harus terpenuhi. Adapun rumah-rumah akan dibangun lagi setelah akar masalah bisa diselesaikan.
Warga pun telah berdialog dengan Menko PMK, BNPB dan Wamendagri.
“BNPB akan membangun kembali rumah-rumah tersebut secepat mungkin, karena rata-rata di sini (beragama) Katolik jadi mudah-mudahan mereka bisa melewati hari Natal di rumah baru,” terang Suharyanto.
Solusi untuk warga Adonara Barat
Sementara itu, Menko PMK Pratikno mengatakan, bahwa pemerintah ingin hadir menjadi solusi bagi masyarakat yang terdampak.
Pratikno menekankan pentingnya ketegasan dalam penetapan batas wilayah, batas desa, dan kepastian status lahan untuk mencegah konflik serupa di masa mendatang.
“Soal batas wilayah, batas desa, dan kepastian status lahan akan segera kami bahas bersama Pemerintah Provinsi NTT,” ujarnya.
Logistik bagi masyarakat terdampak di Adonara Barat akdipastikan tersedia.
Penyalurannya akan dilakukan bersamaan dengan distribusi logistik bagi korban bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. (*/S-01)
