PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah terus meningkatkan sistem pengawasan dan tata kelola Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) di wilayahnya. Salah satunya adalah dengan menyiapkan komisaris yang kompeten untuk melakukan pengawasan.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, PT BPR BKK di Jawa Tengah banyak kekosongan komisaris, khususnya komisaris utama. Pemprov Jateng sebagai pemegang saham mayoritas berkewajiban untuk menyiapkan para komisaris yang kompeten untuk mengisi kekosongan tersebut.
“Kami menyiapkan dari teman-teman (Pemprov Jateng) untuk berkontribusi di sana. Kita buat capacity building dan assessment dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) supaya kompetensinya bisa untuk menjadi komisaris di sana,” kata Sumarno saat acara Bimbingan Teknis Best Practice Pengawasan PT BPR BKK di Hotel Front One HK Resort, Kota Semarang pada Senin (18/11/2024).
Kompetensi tersebut, lanjut dia, diharapkan dapat menjadi bekal dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai komisaris dengan baik.
“Fungsi komisaris adalah mengawasi dan memberikan nasihat, supaya tata kelola lemabganya berjalan dengan baik,” ucapnya.
Program Pemda
Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dinyatakan Sumarno, PT BPR BKK memiliki tanggung jawab untuk mendukung program pemerintah daerah serta berkontribusi dalam penguatan ekonomi daerah. Oleh karenanya, akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik dibutuhkan ntuk mewujudkan visi misi tersebut.
“BPR BKK di Jawa Tengah diharapkan dapat terus maju. Kemajuan tersebut juga diharapkan dapat memberikan deviden kepada Pemprov Jateng,” kata Sumarno.
Kepala Bagian BUMD Biro Perekonomian Pemprov Jateng, Agus Prastusio membeberkan, ada sebanyak 14 PT BPR BKK yang mengalami kekosongan jabatan komisaris utama. Atas kekosongan tersebut, telah dilakukan proses seleksi dan rapat umum pemegang saham (RUPS). Calon komisaris yang dilakukan seleksi tersebut juga telah mengikuti penilaian kamampuan dan kepatutan di OJK.
Secara umum kinerja konsolidasi 33 PT BPR BKK se-Jawa Tengah per Juni 2024 menunjukkan kinerja cukup baik. Itu ditunjukkan dengan aset sebesar Rp12,5 triliun, dana masyarakat Rp10,5 triliun, kredit Rp8,9 triliun, pendapatan Rp774,2 miliar, dan laba sebelum pajak Rp111,6 miliar. (Htm/N-01)
