KABUPATEN Demak, Jawa Tengah kini memiliki Model Pengembangan Kawasan Berbasis Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Perairan Morodemeak, Kecamatan Bonang.
Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono soft launching Model Pengembangan Kawasan Berbasis Pemanfaatan Hasil Sedimentasi itu Jumat (11/10).
Kegiatan ini dihadiri Pjs Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana dan Plt Bupati Demak, KH Ali Makhsun dan para stake holder serta ratusan nelayan setempat.
Menteri Trenggono mengatakan program rehabilitasi atau revitalisasi di kawasan Morodemak bisa mendukung mata pencaharian masyarakat setempat.
Serta memperbaiki ekosistem lingkungan sekitar serta menjaga kelestarian lingkungan laut dengan mengatur pengelolaan hasil sedimentasi.
“Dan ini merupakan rule-based untuk mengelola hasil sedimentasi di laut agar tidak menurunkan daya dukung ekosistem pesisir dan laut,” kata Menteri Trenggono.
Sekaligus memberi dampak positif dari aspek ekologi serta manfaat ekonomi.
Dalam pelaksanaan pengelolaan sedimentasi, KKP telah menyusun lokasi prioritas dan mendetailkannya pada dokumen perencanaan.
Sedimentasi yang menurunkan daya dukung ekosistem pesisir harus segera diatasi agar tidak merusak fungsi ekosistem.
Pilot project inovasi pengembangan kawasan berbasis pemanfaatan sedimen berkelanjutan ini merupakan salah satu implementasi dari PP Nomor 26 Tahun 2023.
Kawasan itu mengusung konsep rehabilitasi, penanaman mangrove, penataan kawasan, dan pengembangan silvofisheries.
Serta edu-mangrove, serta kuliner berbasis tangkapan lokal.
Trenggono juga menekankan pentingnya pengelolaan sedimentasi di perairan Morodemak.
Terutama di muara Sungai Tuntang Lama yang mengalami sedimentasi berat dan mengganggu aktivitas nelayan.
Kondisi eksisting yang mencakup gosong pasir sepanjang 800 meter dan alur kapal yang terganggu.
Serta rob dan land subsidence menjadi alasan utama pemilihan lokasi ini.
Kegiatan ini memberikan manfaat besar bagi nelayan yang selama ini terkendala sedimentasi dan rob.
“Dari sisi ekonomi, pengembangan kawasan ini juga diharapkan menjadi pemulihan ekonomi melalui sektor wisata dan kuliner terpadu,” imbuhnya
Pengembangan kawasan ini akan berlangsung selama lima tahun berkolaborasi dengan . perguruan tinggi, pemerintah daerah, LSM.
Kawasan Prioritas di Demak
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo menambahkan perairan Morodemak dan sekitarnya merupakan kawasan prioritas.
Kawasan itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Nomor 208 Tahun 2023.
“Kondisi sedimentasi yang berat di kawasan ini mengancam alur kapal ikan dan mengakibatkan abrasi serta rusaknya ekosistem mangrove dan tambak,” ujarnya.
Sebagai bagian dari kolaborasi, KKP menggandeng pihak-pihak seperti PT PLN Nusantara Power, PT Pelabuhan Indonesia, PT Pupuk Kalimantan Timur.
Juga PT Pertamina (Persero), dan mitra lainnya yang turut serta dalam program CSR untuk mendukung pengembangan kawasan ini.
Sementara, Pjs Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan sedimentasi berdampak pada akses pelayaran kapal nelayan dan imbasnya pada kesejahteraan masyarakat. (Htm/S-01)
