KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) belum memutuskan terkait kenaikan harga tiket kereta KRL Commuter Jabodetabek
“Sampai sekarang belum ada keputusan apakah naik atau tidak. Tunggu saja, kita tunggu kabinet (pemerintahan) baru, arahannya bagaimana. Kalau tebak-tebakan tidak keren juga,” kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/9)
Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menawarkan wacana tarif KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Menhub Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan memberikan subsidi untuk tiket penumpang KRL Commuter Line Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada 2025.
Wacana itu ramai ditanggapi masyarakat di media sosial karena dianggap aneh karena subsidi berbasis NIK akan menyulitkan.
Wacana ini berawal dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah yang diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama.
Dalam dokumen itu disebutkan bahwa anggaran belanja subsidi PSO kereta api untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi layanan kelas ekonomi. Termasuk KRL Jabodetabek.
Salah satunya dengan mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun depan.
Mohamad Risal Wasal menegaskan bahwa belum ada arahan sehingga tidak perlu tebak-tebakan.
Kemenhub telah memiliki kajian terkait untuk menaikkan tarif kereta KRL sebesar Rp1.000.
Hal itu dibenarkan oleh Risal Wasal. Menurutnya ada kajian untuk menaikkan harga tiket sebesar Rp1.000 namun belum diterapkan. (*/S-01)
