PENGENDALIAN penyakit hewan menular strategis, keberhasilannya tidak hanya bergantung pada penanganan teknis veteriner.
Keberhasilan intervensi seperti vaksinasi massal dan biosekuriti sangat ditentukan oleh dinamika sosial-budaya, persepsi peternak serta efektivitas strategi komunikasi risiko di tingkat lokal.
Hal itu merupakan bagian dari hasil penelitian yang kemudian dituangkan dalam disertasi yang berjudul “Analisis Pemangku Kepentingan dan Strategi Komunikasi Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku: Pada Program Australia Indonesia Health Security Partnership” yang diajukan oleh mahasiswa Program Doktor Ilmu Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada Robi Agustiar.
Dalam ujian promosi doktor yang digelar di Fakultas Peternakan UGM, Robi menuturkan penelitian itu dilakukan dalam rentanf Agustus – Februari 2024 di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan DIY.
Ada penolakan
Ia menyebutkan dalam penelitian itu ditemukan adanya penolakan vaksinasi di tingkat peternak skala kecil tidak sekadar masalah teknis.
“Bukan hanya persoalan teknis tetapi juga dipicu oleh penyebaran misinformasi/hoaks, kekhawatiran akan efek samping atau Kejadian Ikutan Pascavaksinasi (KIPI), kekhawatiran penurunan nilai ekonomi ternak, serta ketiadaan skema kompensasi jika ternak mati pascavaksinasi,” tutur Robi saat mempertahankan disertasinya pada sidang terbuka ujian doktor, di auditorium Fapet UGM.
Ia mengungkapkan kendala geografis dan sistem pemeliharaan turut memengaruhi. Peternak di Sulawesi Selatan yang banyak menerapkan sistem penggembalaan lepas menghadapi tantangan akses fisik dan sosial yang berbeda dibanding peternak di Jawa Tengah dan DIY yang umumnya menerapkan sistem kandang intensif.
Terkait media komunikasi, meskipun akses ke platform digital seperti WhatsApp dan Google cukup tinggi, saluran interpersonal secara tatap muka dengan petugas kesehatan hewan dan penyuluh tetap menjadi sumber informasi yang paling dipercaya oleh peternak.
Strategi komunikasi
Sebagai solusi atas temuan tersebut, disertasi ini merumuskan kerangka strategi komunikasi pengendalian PMK yang terbagi ke dalam tiga tahapan siklus yang berkesinambungan, yakni pra vaksinasi, pelaksanaan vaksinasi dan pascavaksinasi.
Seluruh tahapan tersebut dilengkapi dengan kerangka Monitoring dan Evaluasi (M&E) berbasis aktivitas, keluaran (output), hasil (outcome), hingga dampak (impact) guna menjamin keberlanjutan program.
Melalui penelitian studi kasus program Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP) ini, promovendus berharap dapat memberikan kontribusi empiris dan akademis bagi perumusan kebijakan kesehatan hewan nasional yang lebih partisipatif, adaptif, dan berbasis pendekatan One Health. (Agt/M-01)
