PENELITI Pusat Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada, Dr. Hempri Suyatna menilai kebijakan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) memang top-down sehingga dianggap kurang sesuai dengan prinsip dasar koperasi yang berbasis pada asas sukarela dan gotong royong.
Ketika dikembangkan secara top-down, dikhawatirkan tujuan ideal dari KDMP untuk memberdayakan anggota koperasi tidak akan tercapai.
“Pengembangan secara top-down ini juga akan menyebabkan penyeragaman kelembagaan ekonomi pada tingkat desa padahal potensi dan permasalahan masing-masing desa sangat bervariasi,” ujarnya, Jumat.
Menurut pengamatannya pemerintah tidak belajar dari pengalaman masa lalu ketika munculnya Koperasi Unit Desa maupun Badan Usaha Milik Desa.
Punya karakteristik masing-masing
Menurut dia model-model penyeragaman yang menjadi basis pengembangan dari kelembagaan ekonomi tersebut memiliki dampak berbeda pada pengembangan ekonomi lokal desa.
Menurutnya, banyak lembaga-lembaga ekonomi desa yang mati suri karena bentuk lembaga ekonomi tidak sesuai dengan karakteristik masing-masing.
Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM ini menambahkan perlu adanya upaya mendorong para pengurus KDMP dalam memiliki inovasi-inovasi yang berbasis pada potensi dan kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu, sebut Hempri, kreativitas dari pengurus koperasi menjadi penting untuk dapat memetakan peluang pengembangan usaha yang memberikan prospek dan dampak bagi masyarakat.
Perlu pendampingan
Menurutnya, pemerintah juga perlu intens di dalam melakukan pendampingan usaha.
“Baik dari sisi pendampingan manajemen dan tata kelola koperasi maupun dukungan struktural untuk menciptakan iklim pengembangan usaha yang kondusif bagi KDMP,” jelasnya.
Dikatakan koperasi seharusnya berbasis pada potensi dan kebutuhan masyarakat. Ia kemudian menyoroti perlunya mendorong branding koperasi sehingga citra KDMP menarik di berbagai kalangan.
Hal itu ia misalkan dengan melalui digitalisasi koperasi dan berbagai bentuk inovasi lainya. Dalam realisasinya, ada koperasi yang masih bisa eksis tanpa meninggalkan jati dirinya.
Modal sosial
Dituturkannya bahwa faktor kuncinya adalah koperasi tersebut mampu mengembangkan modal sosial untuk mendorong kemajuan.
Seperti adanya nilai-nilai kepercayaan, kebersamaan, keterbukaan, atau transparansi dalam pengelolaan, kejujuran pengelola, sinergitas antara pengurus-anggota dan jaringan yang kuat dengan pihak eksternal.
“Hal-hal ini tadi yang harusnya didorong di Koperasi Desa Merah Putih,” sebutnya.
KDMP menurut dia perlu dihindarkan dari politisasi koperasi. Menurutnya, selama koperasi hanya dijadikan alat politik, maka koperasi tidak akan pernah menjadi lembaga ekonomi yang mandiri.
Potensi konflik internal
Ia menekankan banyaknya kepentingan politis seringkali menyebabkan seringkali terjadi konflik internal pengurus yang berujung pada terganggunya perkembangan koperasi.
Ditegaskan pula pengembangan koperasi tidak hanya sekedar dimaknai sebagai pemberian fasilitas permodalan.
Terlebih dianggap sebagai kemudahan koperasi dalam mengakses permodalan di lembaga perbankan, maupun pemberian sarana prasarana dan pengembangan kapasitas pengelola koperasi.
Kendati demikian, Hempri menyebutkan pengembangan koperasi harus dilakukan dengan menjadikan wadah ini sebagai basis perjuangan.
Lawan ketidakadilan
Hal ini juga ia jelaskan sebagai langkah mewujudkan kesejahteraan anggotanya untuk mengatasi persoalan yang terjadi di masyarakat. Hempri menyebutkan seperti pengangguran, kemiskinan, dan berbagai ketimpangan sosial.
Pada era kolonial, katanya, spirit lahirnya koperasi adalah melawan ketidakadilan yang diakibatkan oleh penjajahan pemerintah kolonial.
Maka saat ini, lanjutnya, spirit pengembangan koperasi adalah melawan ketidakadilan sebagai akibat dampak negatif neoimperialisme.
“Zaman memang telah berubah, akan tetapi spirit melawan ketidakadilan harus tetap menjadi roh perjuangan koperasi,” imbuhnya. (Agt/M-01)
