ANGGOTA Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengkritik kebijakan penurunan anggaran operasional penanggulangan bencana lumpur Lapindo.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh memberikan keselamatan masyarakat demi melakukan efisiensi anggaran.
Menurut BHS, anggaran operasional yang dialokasikan untuk mengalirkan udara dan lumpur menuju Sungai Porong dan wilayah sekitarnya mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari semula Rp110 miliar menjadi Rp89 miliar.
“Ini terjadi penurunan anggaran dari Rp110 ke Rp89 (miliar). Nah, ini kita harapkan untuk masalah keselamatan publik jangan dikurangi,” kata BHS saat meninjau pusat semburan lumpur Lapindo, Rabu (17/6).
Harus dievaluasi
Ia menegaskan bahwa seluruh proses operasional penanggulangan harus tetap dilakukan secara rutin untuk memastikan kondisi di lapangan tetap terkendali.
BHS juga mengingatkan bahwa keselamatan dan nyawa masyarakat merupakan prioritas utama yang tidak bisa diukur dengan materi ataupun APBN.
”Tidak boleh anggarannya dikurangi karena keselamatan nyawa masyarakat nomor satu. Harga nyawa masyarakat tidak bisa dibeli dengan anggaran. Satu anggaran APBN pun tidak bisa orang mau dikorbankan,” tegas BHS.
Bambang Haryo pun mendesak pemerintah agar tetap fokus pada langkah perlindungan dan proteksi bagi warga terdampak. Ia meminta agar alokasi dana untuk penanggulangan lumpur Lapindo segera dievaluasi dan tidak dilakukan pemangkasan kembali.
”Masyarakat butuh untuk menabung, jadi jangan dikurangi anggarannya. Anggaran daripada lumpur Lapindo,” pungkas Bambang Haryo.
Status kritis
Sebelumnya diberitakan, kondisi tanggul penahanan lumpur Lapindo di titik 71 Kelurahan Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo, dilaporkan dalam status kritis. Ketinggian volume lumpur dan udara telah melampaui tinggi tanggul 15 meter, dan jika tidak segera ditangani akan mengancam jalur kereta api dan jalan nasional.
Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS), kini harus bekerja ekstra keras untuk mengantisipasi potensi luberan. Hal ini dikarenakan pengendapan lumpur di Kelurahan Siring melewati tanggul, sehingga mengancam rel kereta api dan jalan raya.
Bencana serupa juga terjadi di wilayah lain karena tanggul di Desa Gempolsari, Tanggulangin, dilaporkan mengalami kondisi kritis yang sama. Di beberapa titik, rembesan air lumpur bahkan sudah mulai terlihat keluar. Kondisi ini memicu kekhawatiran. (OTW/M-01)
